Kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur kembali mengkritisi Pemprov Jatim yang dinilai tak optimal dalam mengawal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya, yang diperpanjang 26 Mei sampai 9 Juni.
- Percepat Pembangunan Infrastruktur, Pemkot Surabaya Kolaborasikan APBD dan Sumber Pendanaan Alternatif
- Terpilih Jadi Paskibraka Nasional, Siswi SMA 2 Pare Terima Hadiah dari Bupati Mas Dhito
- Basarnas Sosialisasikan Disiplin Pegawai akan Bahaya Narkoba dan Judi Online
”Bu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tidak melakukan evaluasi PSBB tahap 1 dan 2 secara menyeluruh. Apa yang kurang dari jilid satu, sehingga harus dibenahi di jilid dua, lalu apa yang kurang di jilid dua untuk dibenahi di jilid tiga, itu semuanya tidak dilakukan dengan komprehensif. Ini sangat merugikan rakyat,” tegas Deni Wicaksono, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rabu (27/5).
Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan tidak adanya transparansi dan serapan anggaran selama PSBB. ”Apa yang terjadi di dalam tim, evaluasinya bagaimana, indikatornya kinerjanya apa saja, publik tidak pernah tahu. Percuma Bu Gubernur dan Pak Wagub tiap hari konferensi pers tapi tidak melakukan langkah terukur di lapangan,” jelas politisi muda tersebut.
”Sejak Maret hampir tiap hari konferensi pers, eh tidak ada antisipasi lonjakan pasien, sampai rumah sakit overload. Baru hari-hari ini Gubernur sidak rumah sakit darurat. Dengan sendirinya itu menunjukkan tak adanya fokus dalam penanganan Covid-19 di Jatim,” lanjut Deni.
Deni juga mengkritisi belum adanya kordinasi dan satu kata antara Pemprov Jatim dan kabupaten/kota. ”Bu Gubernur dan Pak Wagub seperti sedang mencari panggungnya sendiri untuk kepentingan popularitas tapi tidak pernah diikuti dengan langkah solutif penyelesaian problem di lapangan,” ujarnya.
”Ketika ada persoalan pelik, kedua tokoh itu cenderung menghindar. Contoh riilnya, pengumuman perpanjangan PSBB, yang mencerminkan kegagalan dalam pelaksanaan, dilakukan oleh Sekretaris Daerah, bukan gubernur atau wagub. Seharusnya panglima perang dong yang di depan,” imbuh Deni.
Deni meminta Pemprov Jatim untuk lebih fokus dan menghentikan kegiatan selebrasi dan seremoni. Gubernur dan Wagub harus lebih bisa mendengar keluhan dan kebutuhan masyarakat.
”Sudahlah, Bu Gubernur dan Pak Wagub jangan sibuk kegiatan berbau seremoni. Main gimmick boleh, tapi substansi jangan dilupakan,” tegasnya.
Deni berharap PSBB jilid 3 adalah PSBB seri terakhir karena Pemprov Jatim bisa mengonsolidasikan seluruh kekuatan, termasuk pemkab dan pemkot.
”PSBB jangan seperti sinetron yang episodenya sampai puluhan bahkan ratusan,” sindir Deni.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Untuk Kemajuan Surabaya, PDI Perjuangan Tampung Aspirasi Masyarakat
- Rohaniawan se-Kota Surabaya Doakan Wali Kota Risma Selalu Sehat dan Dilindungi Tuhan
- Pj Wali Kota Sampaikan Komitmen Sejahterakan Masyarakat di Momen Idul Fitri 1445 H
