Jelang pelaksanaan seleksi assesment terhadap delapan nama peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, DPRD Jatim meminta agar persaingan pencalonan Sekdaprov Jatim berjalan sehat.
- Usai Lantik Sekdaprov, Gubernur Khofifah Langsung Gaspol Pimpin Rakor
- Komisi A Dukung Hasil Assement Calon Sekdaprov Jatim
- Pelantikan Pj Sekdaprov Jatim Dikabarkan Rabu Sore
Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo.
"Negara ini adalah negara hukum, jadi dalam persaoalan hukum hendaknya mngedepankan azas legalitas dan paraduga tak bersalah," kata politikus Partai Golkar saat dikonfirmasi Selasa (15/3).
Lebih jauh alumnus Fakultas Hukum Unair Surabaya ini berharap apapun isu yang berkembang harus dinilai dengan sebuah obyektivitas.
"Bagi kami di DPRD Jatim, siapapun berhak ikut mencalonkan asal memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh panitia seleksi. Apalagi delapan nama yang lolos seleksi administrasi itu sudah menjabat eselon II, namun lebih bagus lagi jika mereka juga sudah ikut Diklatpim I walaupun itu bukan syarat wajib," kata Freddy Poernomo.
Begitu juga soal siapa nantinya yang akan terpilih, Freddy menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk memilih tiga nama yang direkomendasikan Pansel.
"Saya menilai delapan nama calon sekdaprov Jatim yang lolos seleksi administrasi itu semuanya sudah layak. Tinggal pansel yang punya penilaian untuk dikrucutkan menjadi tiga nama untuk dipilih oleh Gubernur," imbuhnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pimpin Upacara Hardiknas 2025, Gubernur Khofifah Sampaikan Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp 126,236 Milyar Serta Tegaskan SPMB Berintegritas dan Objektif
- Pemprov Jatim WTP 10 Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Sinergi Eksekutif Legislatif Wujudkan Akuntabilitas dan Good Governance
- Pemprov Jatim WTP Sepuluh Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Komitmen Kuat Wujudkan Akuntabilitas dan Good Governance
