Selama dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Maruf Amin, keberadaan para pendengung di media sosial atau buzzer semakin kontraproduktif saat membela pemerintah.
- Pemerintah Punya Waktu 3 Tahun Beri Ruang Partisipasi Publik untuk Memaknai Pasal KUHP
- Prabowo Subianto: Kita Adalah Poros Tengah
- Said Abdullah Foto Bareng Anies di Tanah Suci Turunkan Tensi Politik Antarelite
Baca Juga
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan bahwa keberadaan buzzer atau influencer tidak bisa lagi dianggap sebagai alat yang efektif.
"Awalnya mereka (buzzer) banyak berperan untuk menyerang masyarakat sipil yang kritis terhadap kekuasaan, kini mereka mulai terlihat kontraproduktif ketika membela pemerintah," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/10).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PPKM Darurat, Anwar Sadad: Penegakan Aturan Harus Persuasif, Jangan Sampai Timbul Konflik
- Soal Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat, KOntraS Menduga Ada Banyak Pihak yang Terlibat
- Tegang dengan China, Pemerintah Diminta Fokus Lindungi 300 Ribu WNI di Taiwan
Baca Juga
