Pernyataan Presiden Joko Widodo yang berencana melonggarkan PPKM Darurat secara bertahap mulai 26 Juli mulai dipertanyakan.
- Tingkatkan Layanan Kesehatan Jantung, Pemkab Malang Gandeng RSJPDHK
- Seluruh Direksi KFD Dipecat, Kimia Farma: Kami Tidak Toleransi Tindakan Yang Tidak Sesuai 'Akhlak'
- Daerah yang Tidak Capai Target Vaksinasi akan Ditegur
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang berencana melonggarkan PPKM Darurat secara bertahap mulai 26 Juli mulai dipertanyakan.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menilai pengumuman perpanjangan PPKM Darurat yang disampaikan Jokowi sebenarnya bisa dibaca bahwa pemerintah sedang menyiapkan pelonggaran dalam waktu sepekan ini.
“Jadi itu persiapan tanggal 26 (Juli). Ya seperti itu yang saya baca. Bukan perpanjangan PPKM Darurat. Pelonggaran PPKM Darurat tanggal 26 (Juli), dipersiapkan dalam lima hari ini," katanya kepada wartawan, Selasa (20/7).
Di satu sisi, Pandu Riono mempertanyakan kriteria berbasis sains yang menjadi dasar kebijakan pelonggaran akan diambil. Baginya, basis data yang akurat penting untuk menentukan apakah aktivitas warga harus diperketat atau diperlonggar.
“Setiap upaya pengetatan atau pelonggaran harus ada kriteria yang jelas. Nah ini kan tidak menggunakan kriteria yang jelas, ya kan. Harus ada kriteria, kalau kita mau berbasis science dan berbasis data yang akurat, itu adalah kriteria epidemiologi, kriteria dari surveillance," tegasnya.
Sementara saat ini, Pandu menyoroti kasus harian Covid-19 yang menurun selaras dengan tes corona yang juga turun. Menurutnya, hasil kasus harian dengan kondisi demikian tidak boleh dijadikan referensi.
“Ini jangan percaya. Harusnya (testing) naik terus, karena kita menekan dari angka positivity rate-nya," sambungnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Uji Klinis Vaksin Nusantara Diselesaikan Melalui Kesepakatan Tiga Lembaga
- PMI Kejar Vaksinasi 100 Ribu Orang Per Hari
- Pelabelan Bahaya BPA Demi Kesehatan Masyarakat, Pakar: Di Berbagai Negara Penggunaan BPA Telah Dilarang
