Diberikannya kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berhak melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana keuangan, merupakan langkah yang sudah tepat.
- Soroti Banyaknya Kasus KDRT, Annisa Pohan: Perempuan Adalah Kunci Sukses Sebuah Bangsa
- Profesor Megawati: Apa Benar Kita Dijajah 350 Tahun?
- Kakanwil Kemenag Jatim yang Baru Diharapkan Mampu Bersihkan Institusinya dari Praktik Korupsi
Dikatakan anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun, pemberian kewenangan sebagaimana termuat dalam UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) itu, merupakan penguatan dari UU OJK sebelumnya.
Misbakhun mengatakan, substansi yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (5) Bagian Keempat UU PPSK tersebut selaras dengan regulasi mengenai OJK yang selama ini diterapkan.
"Ini agar OJK mempunyai determinasi dalam melaksanakan tugasnya dan aturan yaang diterbitkan dihormati oleh pelaku industri. Kalau pengawasnya mempunyai kewenangan sampai tindak pidana maka wibawa OJK lebih kuat," kata Misbakhun kepada wartawan, Jumat (31/12).
Menurutnya, keuangan adalah salah satu penyangga ekonomi yang perlu dilengkapi dengan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur khusus, termasuk dalam aspek penegakan hukum.
Sejalan dengan itu, komposisi dari tim penyidik OJK pun lebih beragam, yakni berasal dari kepolisian hingga pegawai negeri sipil (PNS).
"Harapan kami dengan adanya kewenangan itu maka penguatan penegakan hukum untuk menegakkan aturan itu dihormati industri dan tidak melahirkan pelanggaran yang merugikan konsumen dan negara," tuturnya.
Legislator Partai Golkar ini menambahkan, selain memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor asing terhadap iklim penanaman modal di Tanah Air.
Pasalnya, apabila infrastruktur hukum di bidang keuangan tertata dengan solid, maka Indonesia memiliki jaminan keamanan yang kuat dan ekosistem investasi yang kokoh.
"Karena sektor keuangan menyangkut kepercayaan publik dan kepercayaan negara di internasional," demikian Misbakhun dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Umumkan 14 Nama Calon Anggota BPK RI, Komisi XI DPR Tunggu Masukan Publik hingga 17 April 2023
- Alasan Puluhan Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan Dipertanyakan
- Apakah Semua Kewajiban Negara Sudah Dicatat sebagai Utang Dalam Buku Neraca Negara?