Perkembangan laju penambahan orang terpapar Covid-19 sungguh memprihatinkan. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan selama ini berlangsung tidak efektif alias gagal.
- Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies Dalam Survei Polling Institute
- Ini Kata Panglima TNI Soal Ketegangan di Laut China Selatan
- Koalisi Indonesia Bersatu Majukan Demokrasi Tapi Belum Ada Figur Moncer
Demikian disampaikan pakar komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Suko Widodo dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Senin (25/5).
“Tidak disiplinnya masyarakat dan longgarnya aturan menunjukkan kelemahan ikhtiar pencegahan Covid-19,” terangnya.
Menurut Suko, selama ini para petugas lapangan (polisi, satpol, relawan dll) telah bekerja keras menghadapi masyarakat (situasi sosial yang rumit) dan tenaga medis telah habis-habisan bertarung menangangani pasien.
“Tetapi akan sia-sia apa yang petugas lapangan dan petugas medis lakukan, jika kebijakan PSBB dan protokol kesehatan tidak dijalankan secara komprehensif,” tegasnya.
Ditambahkan Suko, selama ini kebijakan penanganan kurang memperhatikan prinsip sains (ilmu pengetahuan). Bukan saja ilmu kesehatan, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu sosial, ilmu hukum, psikologi dan lain-lain.
“Pendek kata, kebijakan ini kurang menyertakan dasar ilmiah yang memadai,” ujar Suko.
Kalangan sains dan ilmuwan, lanjutnya, tidak dilibatkan secara penuh. Demikian juga, aktivis sosial yang punya pengalaman dalam menangani problem sosial tidak dilibatkan.
“Pemerintah cenderung sibuk dengan problem administratif, dan berselebrasi. Kebingungan mencari “permisif” dan mencari pembenar secara sepihak,” kata Suko.
Karena itu penerapan kebijakan PSBB harus dievaluasi. Termasuk ketidakefektifan penerapan PSBB di berbagai daerah dan penerapan protokol kesehatan.
“Kita tak perlu malu untuk memperbaiki. Jika kondisi mau cepat membaik, maka perlu pelibatan sungguh-sungguh elemen di luar pemerintahan. Demikian juga, kalangan politisi mestinya juga diminta memberi masukan berdasarkan aspirasi masyarakat,” tandasnya
Jika pendekatan penanganan PSBB dan protokol kesehatan tak segera diubah, imbuh Suko, maka bisa diperkirakan hasilnya tak maksimal.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Fahri Hamzah Sebut Paslon 01 akan Jadi Tersangka Hanya Gimmick untuk Dongkrak Partai Gelora
- Perangi Covid-19, DPRD Jatim Ajak Warga Tenggumung Patuhi Protokol Kesehatan
- BPOM Diminta Setop Penggunaan Etilen Glikol pada Obat dan Makanan
