Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab (HRS) membantah sering telepon-teleponan dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra.
- Fadli Zon: Kalau Benar Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seperti Yang Beredar, Berarti Kita Alami Kemunduran
- Pemerintah Indonesia Resmi Tetapkan Biaya Haji 2023, Ini Rinciannya di 14 Embarkasi
- Survei Capres 2024: AHY Kalahkan Puan dan Cak Imin
Melalui Front TV, HRS menyebutkan bahwa dirinya hanya pernah satu kali berkomunikasi lewat telepon dengan Yusril. Itu pun terjadi dua tahun lalu atau sebelum rangkaian gelaran Pilpres berjalan.
"Perlu saya sampaikan, selama dua tahun saya hijrah ke tanah suci ini, saya hanya pernah berkomunikasi lewat telepon dengan Pak Yusril Ihza Mahendra hanya satu kali. Itu pun bukan dalam konteks Prabowo. Karena komunikasi ini terjadi dua tahun yang lalu. Artinya belum ada saat itu soal pencapresan, dan belum ada koalisi, belum ribut-ribut soal Pilpres," jelas Habib Rizieq.
Menurut HRS, saat itu Yusril mengutus salah seorang kawannya yang bernama Agusrin, datang ke Saudi Arabia untuk bertemu dengannya dan menyampaikan pesan.
"Intinya disampaikan bahwa Pak Yusril diundang presiden ke Istana dan membicarakan beberapa agenda penting. Kemudian Pak Yusril menyampaikan bahwa dia akan diundang kembali oleh Bapak Presiden. Sehingga beliau perlu masukan-masukan, kira-kira saya ini apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Presiden melalui Pak Yusril," ulasnya.
Saat itulah, lanjut HRS, terjadi komunikasi.
"Pak Yusril telpon saya, dia cerita pertemuannya dengan presiden, bla…, bla…, bla.., tetapi tidak saya perlukan isi ceritanya. Yang jelas Pak Yusril bertanya: Habib punya pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Presiden, karena saya akan jumpa lagi. Dan ini dua tahun yang lalu, tidak ada hubungannya dengan Prabowo," tambah HRS.
Ia ingat betul pesan yang disampaikannya untuk Presiden Jokowi melalui Yusril.
"Kalau Anda ketemu dengan Bapak Presiden, berkaitan dengan kriminalisasi ulama dan aktivis, saya pikir Anda sebagai ahli hukum perlu menyarankan kepada Pak Presiden soal abolisi (Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang)," kata HRS.
"Kalau memang beliau ingin menghentikan kegaduhan nasional, stop kriminalisasi ulama, stop kriminalisasi aktivis 212, dan itu bisa dilakukan dengan cara abolisi," sarannya.
Kemudian jelas HRS, ada hal lain yang didiskusikan dengan Yusril baik melalui telpon juga utusannya bernama Agusrin. Ia mengajukan tiga syarat.
Ketika itu, saya punya tiga syarat. Syarat pertama, jangan biarkan penyerangan terhadap agama apapun. Karena kita punya UU Antipenodaan agama. Kita punya Perpres, kita juga punya KUHP Pasal 156 huruf a. Artinya agama apa pun di Indonesia tidak boleh diserang, dinodai dinistakan. Saya minta siapapun yang menistakan agama, apapun, harus diproses melalui jalur hukum,†tegasnya.
Syarat kedua, sebut HRS, agar Presiden Jokowi menegakkan amanah Tap MPRS nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan komunis.
"Sehingga kita minta sesuai dengan amanat KUHP juga, bahwa para pengusung ideologi PKI atau yang melakukan berbagai kegiatan untuk memasarkan kembali ideologi PKI, ini harus ditindak secara hukum," jelasnya.
Itu berarti buku-buku cetakan yang menyebarluaskan paham PKI termasuk kegiatan yang mengupas ideologi PKI harus dilarang.
"Ketiga, kita minta agar Bapak Presiden, tidak menjual aset negara kepada asing mau pun aseng, dan kita minta pada saat yang sama, pribumi diberikan kesempatan untuk bersaing secara sehat dengan asing maupun aseng," paparnya.
HRS meminta pribumi jangan dimarginalkan tetapi diberi kesempatan yang sama, didorong dan dibantu agar bisa menjadi tuan di negeri sendiri.
Ini tiga perkara penting, yang menurut HRS, ketiganya sudah disampaikan kepada presiden melalui Yusril maupun Agusrin.
"Lalu? Mereka tanya, bagaimana kalau tiga ini diterima oleh presiden? Apa imbalannya atau kompensasinya dari saya?" lanjut HRS.
"Saya katakan terus terang, kalau tiga ini diterima dipenuhi oleh Pak Presiden, saya tidak akan ikut campur dalam urusan politik, saya tidak mau tahu dalam urusan Pilpres, Pilkada. Bahkan kita katakan dengan bahasa ekstremnya, kalau Jokowi mau jadi presiden sumur hidup sekali pun, kita tidak ikut campur. Yang penting Islam jangan diganggu. Islam jangan diserang."
Ia tidak tahu pasti pesan-pesannya ini sudah disampaikan Yusril kepada presiden atau belum.
"Apakah Pak Yusril menyampaikan ke presiden atau tidak, kita tidak tahu. Itu urusan Pak Yusril. Yang penting, hanya itulah komunikasi saya dengan Pak Yusril, selama dua tahun saya ada di tanah suci," tegasnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Diterpa Isu Miring, Pengamat: Kebijakan Panglima dan Dudung Sepertinya Tidak Sejalan
- Proyek DAS Ampal Lamban, MAKI Desak Komisi III DPRD Kota Balikpapan Datangkan Saksi Ahli untuk Audit Forensik
- 120 Peneliti Eijkman Bukan PHK Massal, Sebagian Besar Dialihkan dan di-PNS-kan
