Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih jemaah reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi. Terkait itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) 7/2023.
- Perindo: Biaya Haji 2023 Masih Bisa Berubah
- Ongkos Haji Naik, Ibadah Dipersulit, Investor Asing Dipermudah?
- PAN: Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023 Rp 69 Juta Tidak Bijak
Melalui beleid yang ditandatangani pada 6 April 2023, Jokowi menetapkan besaran Bipih di 14 embarkasi.
“Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” begitu bunyi Keppres yang diakses Kantor Berita Politik RMOL melalui laman JDIH Sekretariat Kabinet, Jumat (7/4).
Besaran Bipih jemaah haji yang tertuang dalam Keppres ini, dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup, serta sebagian biaya layanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina.
Keppres ini juga mengatur tentang besaran BPIH tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp 8.090.360.327.213,67.
Sementara besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat untuk jemaah haji reguler lunas tunda sebesar Rp 845.708.000.000,00.
Adapun besaran Bipih jemaah haji reguler tahun 1444 H/2023 M adalah sebagai berikut:
1. Embarkasi Aceh sebesar Rp 44.364.357,26
2. Embarkasi Medan sebesar Rp 45.201.652,26
3. Embarkasi Batam sebesar Rp 47.429.308,26
4. Embarkasi Padang sebesar Rp 46.044.850,26
5. Embarkasi Palembang sebesar Rp 48.005.008,26
6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp 51.338.008,26
7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp 51.338.008,26
8. Embarkasi Solo sebesar Rp 49.893.981,26
9. Embarkasi Surabaya sebesar Rp 55.928.458,26
10. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 50.792.201,26
11. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 50.753.057,26
l2. Embarkasi Makassar sebesar Rp 52.182.703,26
13. Embarkasi Lombok sebesar Rp 51.268.349,26
14. Embarkasi Kertajati sebesar Rp 52.837.858,26. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Pemerintah Indonesia Tàk Perlu Mengemis ke AS
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
