Tingginya harga cabai di pasaran telah membuat masyarakat resah. Bahkan, beberapa hari lalu, harga cabai rawit di Jawa Timur (Jatim) sempat tembus hingga Rp.100 ribu per kilogram. Meskipun ada sedikit penurunan harga belakangan ini, namun harga cabai masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan kondisi normal.
- Harga Cabai di Jombang Melonjak, Gus Wabup: Penyakit Tahunan yang Harus Ditangani
- Harga Cabai Meroket di Petani, Pemkot Surabaya Gerakkan Warga Tanam Cabai
- Harga Berangsur Stabil, Pemkab Kediri Pastikan Ketersediaan Stok Cabai Aman
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ony Setiawan, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi ini, mengingat cabai sangat dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga untuk kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pedagang makanan. Menurutnya, jika tidak segera ada solusi, hal ini dapat memicu inflasi yang cukup tinggi.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Jatim. Intervensi segera harus dilakukan karena cabai merupakan komoditas penting yang banyak dibutuhkan oleh UMKM pedagang makanan,” ujar Ony, saat dikonfirmasi, Selasa (14/1/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, kenaikan harga cabai di pasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi alam, seperti curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan tanaman cabai kesulitan berkembang. Bahkan, petani cabai berisiko gagal panen.
“Situasi ini harus menjadi atensi. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi harga cabai juga perlu ditelusuri oleh pemerintah agar harga cabai bisa kembali normal,” ungkap Ony.
Lebih lanjut, Ony juga mencurigai adanya permainan kartel yang memanfaatkan kondisi ini. Menurutnya, kartel yang terdiri dari pemilik modal membeli cabai dari petani dalam jumlah besar dan menahan pasokan cabai di pasaran. Hal ini mengakibatkan harga cabai melonjak, karena pasokan yang terbatas dan permintaan yang tinggi.
“Mereka memanfaatkan faktor alam. Mereka membeli cabai dari petani dalam jumlah besar, lalu menahannya. Ketika kebutuhan pasar meningkat, mereka baru mengeluarkannya, sehingga dapat memanipulasi harga dan meraih keuntungan besar. Pemerintah Provinsi Jatim harus memperhatikan hal ini agar tidak ada permainan distribusi oleh kartel,” tegas Ony.
DPRD Jatim juga mendorong pemerintah provinsi untuk segera melakukan intervensi yang koordinatif dengan pemerintah kabupaten/kota. Monitoring di lapangan secara langsung juga dianggap penting untuk mengetahui penyebab lonjakan harga cabai yang terjadi saat ini.
“Pemerintah Provinsi Jatim harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan intervensi yang tepat guna menstabilkan harga cabai,” imbuhnya.
“Intervensi ini penting untuk dilakukan segera agar harga cabai tidak membuat masyarakat panik, terutama bagi UMKM yang bergantung pada komoditas ini untuk menjalankan usahanya,” tambah Ony.
Pemerintah diharapkan dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga cabai demi menjaga perekonomian masyarakat, terutama sektor UMKM yang menjadi salah satu pilar penting perekonomian daerah.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- HIPKA Jatim Siap Jadi Mitra Strategis: Wujudkan Jawa Timur Sebagai Gerbang Baru Nusantara
- Selamat! 150 Pengurus BUMDesa di Jatim Akan Mengikuti Program Mitra Klinik BUMDesa Jatim
- Terima Kunjungan Konjen RRT Di Surabaya, Gubernur Khofifah Bahas Peluang Kerjasama Sektor Peternakan, Kesehatan Hingga Sosial Budaya
