Kedaulatan politik telah melenceng dari nilai Pancasila. Salah satunya kebijakan yang bertolak belakang dari kepentingan rakyat. Dalam hal ini memangkas kewenangan DPR dalam hal budgeting.
- DPR Sepakati Formulasi Baru Terkait Pembahasan UU
- Konten Porno Hingga Judol Marak di Instagram dan WhatsApp, Pemerintah Didesak Panggil Meta
- DPR Imbau Publik Tunggu Pembahasan Revisi UU Pemilu Terkait Penghapusan Presidential Threshold
"Ironis, kalangan DPR RI selaku wakil rakyat juga menyetujui adanya kebijakan yang pada tujuan akhirnya memangkas kewenangan mereka," kata Ahmad Yani dikutip Kantor Berita RMOLJatim dalam obrolan diskusi bareng Pimpinan Redaksi RMOL.ID, Ruslan Tambak melalui daring zoom, Kamis (6/8).
Ahmad Yani mencontohkan, Perppu 1 tahun 2020 ini memenggal hak DPR dalam hal budgeting. Anehnya DPR menyetujui.
"Ini sulit diterima akal sehat. APBN yang seharusnya lewat DPRD, ini cukup lewat Perpres saja," ungkapnya.
Kondisi ini menurut Ahmad Yani berpotensi memunculkan berbagai persoalan ke depannya. Tidak tertutup kemungkinan setiap kebijakan akan menambah adanya kekuasaan oleh kaum oligarki.
Bahkan, lanjut Ahmad Yani, tidak tertutup kemungkinan potensi seperti kasus BLBI akan kembali muncul.
Karena itu kata Ahmad Yani, DPR harus melakukan gerakan untuk melawan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.
"Banyak hal yang seharusnya dilakukan oleh institusi negara seperti DPR, namun mereka tidak melakukan itu. Justru mereka menjadi pihak yang selalu menyetujui kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat,” sebutnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPR Sepakati Formulasi Baru Terkait Pembahasan UU
- Prabowonomics Mengancam Mafia dan Oligarki
- Pemberantasan Korupsi akan Tumpul Jika Berhadapan Dengan Oligarki
