Temuan pelanggaran HAM berat oleh tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo.
- Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Menimbulkan Kolusi dan Merugikan
- Mahfud MD: Prabowo Jangan Mundur Lawan Koruptor, Sikat!
- Mahfud MD Sebut Keadilan Kunci Keberlangsungan Negara
Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan menyambangi sejumlah wilayah yang menjadi lokasi pelanggaran HAM berat.
"Mungkin dalam waktu dekat presiden akan berkunjung ke Aceh, Talangsari, dan di luar negeri," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan hasil rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (16/1).
Mahfud mengatakan, perintah presiden cukup serius untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bahkan dikatakan Mahfud, Presiden Jokowi telah meminta Kejaksaan Agung dan Komnas HAM berkoordinasi untuk menyelesaikannya.
Tak hanya di dalam negeri, Presiden Jokowi juga memerintahkan kementerian terkait untuk mengumpulkan para korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri.
"Tujuannya untuk memberi jaminan kepada mereka, bahwa mereka warga negara Indonesia dan mendapatkan hak-hak yang sama. Mungkin nanti dikumpulkan di Jenewa, Amsterdam, Rusia, atau di tempat lain. Menkumham, Menlu, dan saya (Menko Polhukam) ditugaskan untuk menyiapkan itu," tutupnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Menimbulkan Kolusi dan Merugikan
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
