Penyusunan kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif presiden. Hal itulah yang mendasari PDIP terbuka dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah.
"PDI Perjuangan sesuai fatsoen politik dan tata pemerintahan yang berlaku menghormati hak prerogatif Presiden. Selamat datang kabinet gotong royong nasional," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10).
- Jaga Keberlanjutan Keuangan Haji.BPKH Dukung Ongkos Haji 2023 Rp 90 Juta atau Jemaah Bayar Rp 49,8 Juta
- Sri Untari: Jatim Bisa Jadi Provinsi Kuat Pasca Pandemi Covid 19
- Perlu Ada Terobosan Agar Bank UMKM Jatim Bisa Kucurkan Kredit Lunak Ke Petani
Merapatnya Gerindra juga memperkuat penerintahan di tengah ancaman ekonomi global yang saat ini terjadi.
"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional," tegasnya.
Akan tetapi, ia tak menampik bahwa idelanya dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan politik di luar pemerintahan. Hal itu juga pernah dilakukan PDIP selama 10 tahun berada di luar pemerintah.
Berada di luar pemerintahan memiliki peran penting guna menyiapkan opsi kebijakan politik, sehingga rakyat memiliki gambaran, kebijakan politik mana yang lebih baik antara the ruling party dan the opponent party. Kebijakan alternatif penting dan berkontribusi meningkatkan kualitas demokrasi," tandasnya. [bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Demokrat Resmi Rekomendasikan Khofifah-Emil Di Pilgub Jatim 2024
- Perjalanan Spiritual ke Mekkah dan Madinah Merupakan Keinginan Megawati Sejak Lama
- Nyoblos Bareng Sekeluarga, Wali Kota Eri Cahyadi Sampaikan Pesan Jurdil untuk Warga Surabaya
