Tewasnya sejumlah mahasiswa dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia merupakan bukti adanya pelanggaran SOP pihak kepolisian. Karena itu, sebagai panglima tertinggi, Presiden Joko Widodo harus ikut bertanggung jawab terhadap kematian mahasiswa dalam aksi demo belakangan ini.
- Meski Kasus Covid-19 Cukup Rendah, Panglima TNI: Indonesia Tidak Boleh Lengah
- Pidato AHY Menjadi Sorotan Lintas Negara
- Fasilitasi Penyerahan Ambulans untuk Palestina, Teguh Santosa Sebut Solusi Dua Negara yang Harus Diperhatikan Masyarakat Internasional
"Yang paling sederhana ya pelanggaran SOP. Ada yang tewas saja dalam sebuah aksi seperti itu ya itu sudah jelas pasti ada SOP yang tidak diindahkan," ucap Khairul Fahmi, Senin (30/9).
"Yang satu jelas tertembak, yang satu akibat kekerasan. Ini kan sudah jelas melampaui prosedur yang semestinya dilakukan dalam situasi pengendalian massa aksi," tambahnya.
Atas pelanggaran SOP tersebut Khairul meminta dengan tegas kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Dengan kematian dua mahasiswa ini sudah jelas bahwa keduanya gagal menjalankan tugasnya masing-masing. Yang satu gagal mengkoordinasikan urusan hukum politik dan keamanan, yang satunya gagal dalam urusan pengendalian keamanan dalam negeri," jelasnya.
Bahkan, kata Khairul, Jokowi harus ikut bertanggungjawab atas munculnya korban luka dan tewas saat aksi demonstrasi mahasiswa. Pasalnya, Presiden merupakan satu-satunya komandan yang dapat memerintahkan Kapolri maupun Menkopolhukam.
"Yang punya kewenangan komandan itu kan presiden. Satu-satunya orang yang bisa memerintahkan Kapolri itu ya presiden sebenarnya," tegas Khairul, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Perkuat Calon dan Bangun Koalisi, Golkar Siap Bertarung di Pilkada Serentak 2024
- KPU Diingatkan soal Tugas Lakukan Litsus Rekam Jejak Capres dan Cawapres, Simak Dasar Hukumnya
- Upaya Wujudkan Herd Imunity, Gubernur Khofifah Apresiasi Vaksinasi Massal Kejati Jatim
