Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda.
- Siap Jadi Capres 2024, Anies Diyakini Bisa Lakukan Lompatan Kemajuan
- Presiden Jokowi akan Groundbreaking Hilirisasi Batubara di Sumut
- Anies-Gus Imin Menghormati Undangan Pernikahan Putri HRS, Bukan Pertemuan Politik
Dengan pertimbangan itu, dalam menghadapi Covid-19 Indonesia tidak memiliki jalan lockdown.
“Di negara kita, yang paling tepat physical distancing atau meminta setiap
warga menjaga jarak aman,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic
and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun menilai Jokowi telah keliru dalam
memahami masyarakat Indonesia, termasuk alasan Jokowi tidak melakukan lockdown yang seolah menganggap tingkat
kedisiplinan rakyat rendah.
"Narasi Jokowi itu menyiratkan pesan bahwa rakyat Indonesia tingkat disiplinnya rendah. Kemudian karena tingkat budaya disiplinnya jauh berbeda dengan negara maju, maka dijadikan alasan untuk menolak lockdown,” urai Ubedilah dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menyebut, jika Jokowi menganggap tingkat disiplin rakyatnya rendah, maka harus melakukan kebijakan yang tegas dan terarah.
Hal ini perlu dilakukan dalam mengantisipasi sebaran Covid-19. Sebab, kebijakan jaga jarak (social distancing) itu lamban untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, mengingat lalu lintas sosial masih dibolehkan.
“Masyarakat masih boleh hilir mudik berinteraksi antar sesama," jelas Ubedilah.
Justru, sambungnya, masyarakat yang memiliki tingkat disiplin rendah memerlukan kebijakan tegas dan terarah. Presiden seharusnya menggunakan alasan itu untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah.
"Kebijakan tegas dan terarah itu dalam situasi pandemi Covid-19 ini adalah kebijakan lockdown lokal di daerah yang terbanyak terkena wabah atau menurut UU 6/2018 disebut karantina wilayah," pungkas Ubedilah.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Heboh Nama-Nama Caleg Jember Bakal Lolos Ke Parlemen, KPU Bilang Begini
- Di Era Firli Bahuri Penyidik KPK Ditangkap, PDIP: Yang Dihajar Itu Korupsi Skala Massif
- Capres Partai NasDem, Anies Figur Tepat Bisa Terjemahkan Restorasi Indonesia