Joko Widodo diharapkan dapat mengajak salah satu partai lawan politiknya bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
- Survei Indikator: Duet Ganjar-Erick Menang Telak dari Prabowo-Puan
- Ahli Digital Forensik Tidak Percaya Hasil Pemeriksaan Bareskrim
- PPP Probolinggo Usulkan Paslon Gus Haris dan Ra Fahmi di Pilkada
Namun ia mencermati, hanya ada dua parpol dari Koalisi Adil Makmur yang bisa diajak bergabung, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
"Sementara cukup sulit untuk menemukan platform bersama untuk mengajak serta Gerindra dan PKS, peluang lebih baik kerja sama dimiliki oleh Demokrat dan PAN," katanya.
Menurut Arif, PAN memiliki pengalaman bekerja sama dengan setiap pemerintahan sejak 1999. Tapi, dua periode terakhir PAN memiliki masalah dengan konsistensi.
Tak hanya PAN, Partai Demokrat juga dinilai selalu membingungkan posisi politiknya sejak 2014. Karenanya hemat dia, Jokowi harus memperhatikan tiga hal jika ingin mengajak lawan politiknya bergabung dengan pemerintahan lima tahun kedepan.
"Pertama, kehadiran mitra baru tidak mengganggu soliditas kerja sama dalam koalisi," papar Arif.
Yang kedua, mitra koalisi dapat memberikan prioritasnya untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah Jokowi-Maruf selama lima tahun ke depan.
"Ketiga, tidak terjadi saling rebut panggung untuk membuka peluang partai maupun kandidat bersaing pada 2024," tandasnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dukung Perjuangan Rakyat Palestina, Gubernur Khofifah Ganti Foto Profil Bawa Semangka
- Debat Terbuka Pilkada Nganjuk 2024: Tiga Paslon Paparkan Program Membangun Ekonomi dan Infrastruktur
- Ingatkan Soal Sejarah, PBNU Desak PKB Kembalikan Kepemimpinan Ulama
