Saat DPR sibuk mengurusi revisi UU KPK, Presiden Jokowi dianggap dengan sengaja mengambil kesempatan untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat.
- PDIP Undang Maruf Amin dan Sahabat Megawati di HUT ke-51
- Gerindra Ingin Golkar Merapat dan Usung Prabowo Capres 2024
- Muncul Dewan Kolonel dan Dewan Kopral, Ketua PDIP Solo: Tidak Ada dalam AD/ART
Menurut Ray, rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, tarif dasar listrik dan harga BBM tidak akan mendapatkan implikasi yang serius dari DPR.
"Apakah memiliki implikasi serius ke DPR? Belum tentu, itu soal bagaimana DPR-nya melihat potensi perlawanan membesar. Cuma dugaan saya tidak akan banyak implikasinya pada DPR," ucap Ray.
Dia menduga, rencana pemerintah tersebut tidak akan mendapat reaksi keras dari DPR.
"Gimana reaksi DPR? Dugaan saya DPR-nya enggak akan bereaksi, apalagi sekarang mereka lagi punya kepentingan untuk merivisi UU KPK," kata Ray.
Sehingga, dia menilai Jokowi memanfaatkan kesibukan anggota DPR dengan merencanakan untuk merombak kebijakan yang akan langsung dirasakan masyarakat. Selain UU KPK, DPR juga lagi konsen rombak UU MD3 untuk menambah pimpinan MPR.
"Sehingga Presiden punya kesempatan yang cukup untuk melaksanakan agenda-agendanya itu. Iya tentu saja (dimanfaatkan Presiden), politik itu ya peluang," jelasnya.
Namun, lanjut Ray, Presiden Jokowi harus benar-benar berfikir secara matang sebelum mengambil kebijakan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Yang dipertanyakan peluangnya tepat atau tidak? Waktunya tepat atau tidak? Kalau semua kebijakan itu pasti melihat peluangnya," pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPU Antispasi Ancaman Siber Jelang Tahap Pendaftaran Peserta Pemilu 2024
- Puan Maharani Ajak Jusuf Kalla Dukung Tokoh Perempuan
- Setelah Di Cap Lamban, KPU Ngawi Resmi Serahkan APK Ke Paslon
