Presiden Joko Widodo didesak pecat Menteri BUMN Rini Soemarno jika memang terbukti gagal.
- Belum Punya Jagoan Capres, KAMI: Partai Saja Masih Bingung
- Anies Ungkap Isi Pertemuan dengan SBY
- Ribuan Personel Amankan Resepsi Pernikahan Adik Jokowi dengan Ketua MK
Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin kemarin mengatakan, kalau dilihat lebih rinci, sektor minyak dan gas bumi yang paling besar sumbangannya atas defisit neraca perdagangan tersebut.
"Sebaiknya diganti saja, tidak usah dipakai lagi," ujar Rusdi dilansir Kantor Berita RMOL, Selasa (9/7).
Apalagi Rini saat ini telah diboikot DPR. Pemboikotan Rini berawal dari rekomendasi Pansus Angket Pelindo II pada Desember 2015. Pansus Pelindo terkait dengan masalah kontrak JICT antara Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan negara dengan menguntungkan pihak asing.
Salah satu rekomendasi Pansus Angket adalah, merekomendasikan Presiden menggunakan hak prerogatif untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno karena dianggap melanggar aturan.
Namun, jelas Rusdi menambahkan, apabila menterinya sudah sering bermasalah, maka sesungguhnya presidennya lah yang tidak mampu.
"Justru presidennya gagal karena dia tidak mampu mengarahkan menterinya," ungkapnya.
Sementara itu dibandingkan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Joko Widodo kalah cepat. Baru-baru ini seperti ramai diberitakan, Presiden Erdogan mencopot Gubernur Bank Sentral Turki Murat Cetinkaya. Pencopotan dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian Turki. Cetinkaya disebut-sebut enggan menurunkan suku bunga.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Yenny Wahid: PKB Dikelola Sangat Paranoid, Digembok dari Dalam
- Bawaslu Banyuwangi Ungkap Jam Rawan Manipulasi Suara di Pilkada 2024
- Legislator PDIP Sebut Kemerdekaan Palestina Adalah Amanat Konstitusi