Kalung antivirus corona yang hendak diproduksi massal Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai sebagai program yang terlalu dipaksakan.
- DPD Golkar Jawa Timur Usulkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional: Akademisi Beri Tanggapan
- Tuduhan Pemalsuan Rekam Jejak Akademik Jaksa Agung, Pimpinan DPD RI: Sengaja Diganggu Karena Tangani Kasus Besar
- Hore! Sejuta PKL dan Warung Bakal Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta
Dikatakan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai, kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tengah Pandemik Covid-19 seharusnya jelas dan tidak sebatas menghamburkan keuangan negara.
"Mestinya program apapun saling dikoordinasikan, apalagi yang menyangkut program penanganan Covid sudah ada Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Programnya juga tidak jelas untuk apa dan bagaimana fungsinya, jangan sampai hanya menghambur-hamburkan uang apalagi di masa Covid-19," ujarnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/7).
Saiful Anam lantas menyoroti kebijakan yang belakangan diketahui tidak melibatkan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut. Artinya, kata Saiful, kontrol kualitas dan khasiat kalung tersebut masih diragukan.
Dia meminta agar para pembantunya Presiden Joko Widodo di Kabinet untuk tidak memaksakan diri mengeluarkan kebijakan. Apalagi sebatas agar terlihat bekerja.
"Jangan karena ingin terlihat bekerja lalu segala hal dilakukan guna ingin mendapatkan apresiasi publik, justru malah sebaliknya," pungkas Saiful.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Elektabilitas Turun, Gerindra: Itu Bukan Hal Mengagetkan
- Anies Baswedan Didoakan Warganya Jadi Presiden 2024
- Dapat Nomor 1 Paslon QA Yakin Menang di Pilkada Gresik 2020
