Setelah menggelar aksi demo di Balai Kota Pemkot Surabaya, puluhan Kepala Sekolah dan Guru Swasta tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta (MKKS) Surabaya mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya.
- STIKES Bahrul Ulum Jalin Kerjasama dengan Perusahaan Kesehatan Jepang
- Guru Besar ITS Suarakan Pengembangan Alutsista Ramah Lingkungan
- Launching Surabaya Mengajar, Kemendikbudristek: Ini Inisiator dan Contoh bagi Pemerintah Daerah Lainnya!
"Kami datang kesini untuk menemui anggota dewan guna memprotes kebijakan PPDB tahun ini," ujar Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya, Mohammad Kholil dikutip Kantor Berita , Selasa (2/6)
Ia menambahkan kebijakan PPDB dinilai melanggar sebuah kesepakatan bersama yang sudah lama antara lain, tidak boleh melebihi atau menerima rombel (Rombongan Belajar) dan rombel hanya 32.
"Tapi kenyataannya sekarang mencapai 40 rombel, artinya tidak sesuai dengan kesekatan yang sudah lama disepakati bersama,'' keluhnya.
Persoalan ini tambahnya jangan diberi dengan Bopda lalu selesai begitu saja, akan tetapi persoalan utamanya adalah PPDB, yang berdampak kepada guru swasta, Sehingga berimbas pada Ikhsan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dituntut mundur dari jabatannya.
"Kami sebenarnya menuntut berkeadilan dalam PPDB tahun ini antara sekolah negeri dan swasta, agar pengelolaan sekolah swasta biar naik.'' terangnya.
Ia mengaku, pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan dalam hal kesepakatan bersama yang sudah disepakati mulai sejak awal dilibatkan dalam PPDB.
"Kita tidak pernah dilibatkan, bahkan sampai ada tambahan pun (Pagu), kita juga tidak pernah dilibatkan sama sekali, akhirnya membuat seenaknya dia sendiri," ungkapnya.
Merasa tidak dilibatkan soal PPDB, lanjut Ia mengatakan, sekolah swasta berangsur-angsur bisa mati akibat kebijakan sistim zonasi PPDB, seharusnya pemerintah berpikir, bahwa sekolah swasta dan guru swasta sangat banyak, apakah mampu Pemerintah Kota merangkul semuanya.
"Kebijakan sistem PPDB ini harus ditinjau ulang, karena berimbas ke sekolah swasta yang mendapat sedikit,'' katanya.
Untuk itu, Pihaknya berharap, agar anggota dewan bisa membantu memperjuangkan aspirasi sekolah swasta dan guru swasta, jangan hanya sekolah negeri saja.
"Wong kita ini bagian mitra Pemerintah dalam mengembangkan pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi," pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dampak GTT Dirumahkan, Anggota Komisi D Temukan ASN di Jember Patungan Bayar Bensin Guru Honorer
- Diberhentikan dari Sekolah, Orang Tua Siswa Berprestasi Gugat Yayasan Kiai Syarifuddin Rp 1 Miliar
- Perjuangan Bima Saputra Mahasiswa ITS Tiap Hari Bantu Ortu Jual Ayam Geprek
