Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Presisi tahap I telah berdampak bagus bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemerintah. Walaupun, pemanfaatan PNBP tersebut belum terealisasi.
- Kapolri Launching ETLE Nasional Tahap ll : 12 Provinsi Terintegrasi Tilang Digital
- Kakorlantas Polri Apresiasi Inovasi Polda Jatim Kembangkan ETLE Lewat INCAR
Kepala Korp Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi berharap dukungan Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Polri soal pemanfaat PNPB itu.
“Kami mohon dukungan Komisi III DPR RI, jalan keluar terbaik agar denda tilang tersebut bisa kita selesaikan bersama-sama secara adil dalam pemanfaatannya,” ujar Firman dalam keterangannya, Sabtu (2/4) dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Firman juga berharap, ada peranan Komisi III DPR RI untuk menjembatani antara Polri, Mahkamah Agung dan Kejaksaan agar tercipta dasar hukum pemanfaatan PNBP hasil dari penerapan ETLE Nasional Presisi tahap I.
Di sisi lain, Firman mengungkapkan besaran uang hasil dari ETLE atau tilang eletronik itu cukup besar. Apabila dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk penegakkan hukum, diharapkan akan dapat menunjang kinerja sesuai target.
“Apalagi pengadaan perangkat tilang elektronik atau ETLE ini memerlukan biaya besar. Sedangkan untuk Korlantas Polri selama ini sumber PNBP potensial hanya dari nomor polisi favorit, yang sifatnya tidak membebani masyarakat,” jelasnya.
“Untuk itu, kami berharap Komisi III DPR-RI dapat mendukung program penerapan ETLE, terutama masalah anggaran untuk melengkapi dan menunjang kebutuhan teknologi yang diperlukan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jenderal bintang dua menyampaikan sisi positif dari penerapan ETLE. Firman mengatakan masyarakat kini lebih disiplin dalam berkendara, sedangkan dari sisi kepolisian meminimalisir praktik pungli.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana, sepakat bahwa pendanaan untuk penerapan ETLE perlu perhatian serius.
endanaan itu, menurut legislator Partai Golkar ini, bisa diambil dari PNPB ETLE maupun PNPB non ETLE yang belum menerapkan ETLE di daerah tersebut.
“Kami juga minta agar dalam perawatan perangkat teknologi ETLE untuk benar-benar diperhatikan jangan sampai program yang baik ini dalam perawatannya tidak diperhatikan betul, sehingga menjadi barang yang sia-sia,” ujar Eva. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Saran Refly Harun Soal Polri di Bawah Kemendagri
- Wali Kota Surabaya Eri Gandeng Polisi dan TNI Perangi Curanmor, Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan
- Polri Susun Skema Rekayasa Lalin Saat Arus Balik Lebaran 2025
