Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang 119 pondok pesantren terindikasi terorisme sebaiknya tidak buru-buru diekspos ke publik. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan keresahan dan prasangka di masyarakat.
- Banyak Kesalahan Data, Bawaslu Sarankan KPU Perbaiki Sirekap
- Polri Didesak Usut Dugaan Perbudakan Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit
- DPR Apresiasi Putusan MK Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur
Begitu tegas Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/1).
Menurutnya, dengan BNPT mengekspos data itu ke publik, maka yang terjadi sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris.
“Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru,” kata Yandri.
Lebih lanjut, Waketum PAN ini meminta BNPT mengedepankan dialog bersama pihak pondok pesantren maupun pengasuh untuk bersama-sama menghadapi potensi terorisme dan radikalisme
“Jika benar ada potensi radikalisme dan terorisme di pesantren, ini kan isu yang sensitif. Seharusnya Kepala BNPT mengedepankan dialog bersama kiai, ulama, dan tokoh pesantren. Rilis dan ekspos ini tidak menyelesaikan masalah,” katanya.
Lebih lanjut, Yandri mengaku siap jika diminta untuk menjadi fasilitator mediasi antara pesantren dan BNPT terkait pernyataan miring tersebut tentang pesantren.
“Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI saya siap menjadi fasilitator dialog antara Pesantren dan BNPT serta umat Islam secara umum. Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka,” katanya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pembagian Dan Kampanye Masker Belum Maksimal, Jokowi Tegur BNPB
- Proses Pengesahan, Menko Perekonomian Sampaikan Naskah UU Ciptaker Ke Presiden Jokowi
- Srikandi Bintang Prabowo 08 Deklarasi Dukung Maidi di Pilkada Kota Madiun 2024
