Kritik Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak sebatas menyampaikan uneg-uneg pribadi. Sebagai pemimpin parlemen, Ketua DPP PDIP itu seharusnya menggunakan fungsi dan kewenangan yang dimiliki dewan untuk "mengadili" kebijakan pemerintah.
- Kuatkan Dukungan Ganjar-Mahfud, Forum Silaturrahim Gus dan Kiai Jatim Sowan Ponpes Faidlon Nujum Sampang
- Hari Aspirasi, Terobosan Baru Ketua DPRD Probolinggo Oka Mahendra
- Soroti Penegakan Hukum, SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak Untuk Keadilan
Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/8).
Satyo menilai bahwa kritik Puan Maharani selama ini tidak jauh beda dengan kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ormas lainnya.
Kritik akan menjadi berbeda jika kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi dan investigasi terhadap pemerintah digunakan.
“Sebagai bagian cabang kekuasaan politik, mestinya DPR dapat mengevaluasi pemerintah, khususnya presiden terkait penanganan pandemi Covid-19 yang telah menggunakan anggaran negara ribuan triliun rupiah,” ujarnya.
Lebih jauh, Satyo menyayangkan sikap DPR hari ini yang kebanyakan terkesan seperti jurubicara pemerintah. Mereka tidak merepresentasikan suara kedaulatan rakyat.
“Semuanya hanya membeo,” demikian Satyo. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ilham Saputra Usul Jabatan KPU Diperpanjang Demi Kelancaran Pemilu 2024
- Rayakan HUT Ke-13, Gerindra Probolinggo Terus Jaga Kepercayaan Rakyat
- Percepatan Vaksinasi Di Wilayah 3T, Indonesia Jajaki Kerjasama Dengan Palang Merah Internasional
