Ketimbang ribut-ribut mengajak kubu lain masuk kabinet atas nama rekonsiliasi, pemerintahan Jokowi-Maruf lebih baik memasukkan nama-nama profesional dan wajah baru.
- Demi Menegakkan Demokrasi di Indonesia, MUI Ungkap Empat Syarat yang Harus Dipenuhi
- Soal Upaya Hanya 2 Paslon di Pemilu 2024, PKS: Itu Sesat dan Harus Dilawan!
- Pasca KLB Moeldoko Ditolak, AHY Sudah Minta Waktu Bertemu Jokowi Karena Ingin Melaporkan Apa Yang Terjadi Di Demokrat
Upaya ini diyakini akan membawa manfaat bagi konsolidasi partai-partai pendukung, sekaligus memantapkan demokrasi, karena bagaimanapun oposisi yang kritis dan membangun amat diperlukan.
Menurut Iwel, nama-nama yang beredar belakangan ini cukup dikenal dan bisa dipertimbangkan jadi menteri. Di antaranya: Imam Sugema, Ali Ghufron, Poniman Rahardjo, Erick Thohir, Johan Silalahi, Arif Satria dan Rokhmin Dohuri.
"Semua tentu terpulang pada hak prerogatif Presiden," ujar Iwel.
Menanggapi hal tersebut, pakar komunikasi politik Effendi Gazali yang dihubungi terpisah menyatakan wajar nama-nama tersebut mengalir. Terutama yang memiliki keahlian serta tidak banyak menuai penolakan publik.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Deklarasi Capres, Relawan se-Tuban Gelorakan Prabowo Presiden 2024
- Imam Shamsi Ali: Apakah yang Hadir di Balapan Mandalika Wajib Booster, Kenapa Mudik Ada Syaratnya?
- Selaras Dengan Rais Aam, 27 PWNU Minta Muktamar Dipercepat
