Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, usulan penundaan Pemilu 2024 dinilai sebagai upaya pembangkangan terhadap partai pemenang Pemilu, yakni PDI Perjuangan.
- DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
- Ormas-ormas Di Kota Probolinggo Siap Dukung Amin Ina Dalam Pilwali 2024
"Dalam hal ini PDIP yang telah nyata-nyata menolak dengan tegas penundaan Pemilu," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/3).
Usulan penundaan Pemilu 2024 dilontakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas.
PKB merupakan salah satu partai koalisi pemerintah pertama yang menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024.
Karena itu, Saiful menyarankan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar bersikap tegas memerintahkan Presiden Joko Widodo --sebagai petuga partainya untuk memecat menteri yang berasal PKB.
"Agar memerintahkan kepada Jokowi untuk mereshuffle menteri-menteri yang berasal dari PKB karena dapat dianggap membahayakan pemerintahan dan mitra koalisi," kata Saiful.
Usulan penundaan Pemilu 2024 telah mengundang penolakan dari sejumlah pengamat dan elit partai politik oposisi. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Respon Cak Imin soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto: Kita Pasrah!
- Husnul Aqib Apresiasi Kinerja Zulhas: Menteri Koordinator Pangan Dinilai Sukses Atasi Masalah Pangan
- Cak Imin: Kasus Penembakan PMI di Malaysia Harus Diusut Tuntas
