Memiliki NIB, Pelaku UMKM Kini Bisa Terus Berkembang

Penyerahan itu dihadiri langsung oleh Menteri Investasi RI/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN RI Erick Thohir, dan Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki di Graha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. 

Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari serta perwakilan kepala daerah lainnya.

NIB sendiri bagi pelaku UMKM menjadi angin segar dalam kerja keras pelaku usaha kecil di tengah pandemi. 

Mereka optimis bisa mengembangkan usaha dengan adanya legalitas yang kini sudah digenggam. 

Selama ini masalah legalitas kerap menjadi penghambat mereka untuk berkembang.

Menteri Investasi RI/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, negara harus bisa hadir untuk membantu para UMKM. 

Apalagi UMKM di Jatim jumlahnya paling banyak. Tercatat investasi UMKM di Jatim sudah menembus Rp430 triliun.

“NIB ini bisa mengembangkan usaha UMKM. Mereka nggak boleh dipersulit, jangan juga kena biaya,” kata Bahlil dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Ia melanjutkan, selama masa pandemi Covid-19 saja UMKM menjadi benteng ekonomi di republik ini. Makanya potensi mereka sangat besar untuk bisa menjadi tulang punggung perekonomian. 

Saat ini, katanya, langkah yang dilakukan merupakan kerja kolaborasi. Pihaknya bersama Kementerian BUMN serta Kementerian Koperasi dan UKM serta sektor swasta lainnya ikut bergerak bersama. 

“Jadi UMKM tak bisa dibiarkan sendiri, semua harus kolaborasi. Saat ini bukan lagi eranya kompetisi, tapi kolaborasi,” jelasnya.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menambahkan, UU Cipta Kerja memberikan satu bukti adanya banyak pembukaan lapangan kerja serta bertumbuhnya UMKM. 

Terlebih, dengan adanya NIB bagi UMKM juga membuktikan sesuatu yang dulu menghambat, kini bisa diatasi.

“Banyak sekali data yang menyebutkan UMKM sulit untuk mengurus perizinan, sekarang melalui ponsel saja sudah bisa dilakukan dengan mudah,” ucapnya.

Ia menambahkan, semua sektor saat ini juga diarahkan untuk pro pada UMKM. Baik itu di sektor perbankan maupun di sektor-sektor lainnya. 

“Kolaborasi semua pihak sudah terbukti, ada dari pemerintah pusat, daerah, maupun swasta yang bersama-sama ikut membantu,” katanya.

Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki menjelaskan, para UMKM kini bisa lebih maju dan berkembang dengan adanya NIB. Sistem usaha pun bisa lebih mudah. 

“Banyak UMKM yang tidak bisa mengakses perbankan. Karena mereka tak memiliki badan hukum. Kini mereka sudah punya dan bisa berkembang,” jelasnya.

Rismia Hidayati, pemilik toko kelontong SRC Joyo Roto menuturkan, dirinya sudah membangun usaha toko kelontong sejak 2009 di Surabaya. 

Awalnya ia menjalani usaha dengan konvensional yang melakukan pencatatan, perencanaan maupun pengembangan usaha dengan sederhana. 

“Saya senang sekali ada NIB. Dulu hanya jadi mimpi, tapi sekarang bisa dapat dan semakin yakin bisa mengembangkan usaha,” katanya.

Perjalanan untuk merintis toko kelontong yang dijalaninya cukup berliku. Pada 2011 ia memutuskan bergabung dalam komunitas toko kelontong binaan PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna), Sampoerna Retail Community atau SRC. 

Keputusan itu terdorong dari hasil pembinaan serta jalinan silaturrahmi yang telah terbangun bersama Sampoerna dan toko-toko SRC lain di wilayah Surabaya Raya. Keputusan itu terbukti tepat, secara berkala ia diajari manajerial toko kelontong. 

“Untuk stok barang ada aplikasi sendiri, demikian juga dengan kasir yang sudah pakai aplikasi juga, jadi tak ada kebocoran uang. Termasuk dibantu pemasaran yang kini sudah masuk ke ruang-ruang digital,” ungkapnya.   

Sejak bergabung dalam SRC, omzet toko naik 300% dari sebelumnya. Ia pun kini bisa memperluas usahanya dengan menambah etalase toko kelontongnya yang berada di Jalan Mojo. 

Jalur distribusi barang juga dibantu dengan cepat tanpa perlu khawatir kehabisan stok.

“Sekarang alhamdulilah sudah ada NIB, kami sebagai pengusaha kecil semakin percaya diri untuk bisa mengembangkan usaha,” sambungnya.