Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim Ahmad Silahuddin angkat bicara terkait kelangkaan minyak goreng terjadi dipasaran yang berakibat naiknya harga makanan.
- Kerja BPDPKS Disorot, Anggaran Triliunan Tapi Tidak Pro Rakyat
- Mencari Dalang Kejahatan Kerah Putih Mafia Minyak Goreng
- Dirjen Perdaglu Tersangka Korupsi, Andre Rosiade Usul Komisi VI DPR Panggil Mendag Lutfi
Menurut dia, pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saja, tanpa menyelesaikan akar persoalannya.
“Kelangkaan minyak goreng dipasaran menjadi tanda tanya rakyat. Negara kita kan produsen dan eksportir CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. Kalau sampai langka, tidak masuk akal. Pasti ada yang salah dengan tata niaganya. Ini yang harus ditelusuri,” Kata Ahmad Silahuddin, Selasa ( 15/ 2 /2022).
Gus Adi Sapaan akrab Ahmad Silahuddin ini melanjutkan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar.
Padahal persoalannya bukan hanya itu.
“Seperti minyak goreng perlu ditelusuri langkanya dimana. Stok harus ditelusuri. Apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer. Kalau penelusuran itu belum selesai lalu negara mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung-kampung. Ini tentu merugikan pedagang kecil dan UKM," ucapnya.
Putra dari Ketua DPW PPP Jatim Munjidah Wahab berharap bisa memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Kalau ingin menegakkan tata niaga yang baik, Lanjut Gus Adi, Pemerintah Provinsi melalui OPD terkait harus mampu membimbing pedagang kecil atau para UKM agar bagaimana caranya mereka tidak rugi.
"Misalkan pedagang kecil atau UKM ini diajari cara melakukan antisipasi kerugian. Kalau itu terjadi, rakyat kecil atau UKM terlindungi dengan adanya proses administrasi yang baik dalam proses jual beli,” kata Gus Adi.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim yang fres ini meneruskan, jika setiap jenjang distribusi ada tata niaga yang baik, maka negara pun akan diuntungkan. Sebab ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari penjulan tersebut.
Masyarakat dan pedagang juga diuntungkan karena harga stabil dan tidak spekulatif.
“Maka kepada pemerintah agar ada pengaturan yang baik di setiap jenjang transaksi distribusi. Sampai ke pabrik sebagai produsen. Sebab HET berawal dari HPP (harga pokok produksi) yang ditentukan oleh pabrik ,” katanya.
"Fraksi PPP DPRD Jatim minta Pemprov Jatim melalui Dinas terkait agar pentingnya penegakan tata niaga . Operasi pasar bukan solusi utama ," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gelar Bimtek DPRD Kab/Kota se Jatim, PPP Ingin Tingkatkan SDM Kader
- Kader Kompak Turun Ke Lapangan, PPP Jatim All Out Menangkan Khofifah-Emil
- PPP Jatim Kumpulkan Anggota DPRD Untuk Konsolidasi Kemenangan Pilkada Serentak 2024
