Penolakan pajak sembako dan jasa pendidikan terus mengalir deras dari sejumlah pihak.
- Harga Gabah Turun di Bawah HET, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemerintah Segera Intervensi
- Pilpres 2024 Kemungkinan Dua Putaran, Paslon 1 dan 3 Berpeluang Koalisi
- Versi Hitung Cepat Internal, Tim Pemenangan Sebut Risma-Gus Hans Unggul 5 Persen dari Khofifah-Emil
Setelah ditolak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kini pimpinan MPR RI juga meminta Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak tersebut.
Dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, selain bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila, sektor sembako dan pendidikan juga sangat berkaitan dengan naik turunnya inflasi.
"Pengenaan pajak PPN otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam. Pada akhirnya akan menaikkan inflasi Indonesia," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, Minggu (13/6).
Kondisi harga beras selama ini bisa menyumbang inflasi mencapai 0,13 persen per tahun. Bamsoet pun tidak bisa membayangkan bila sembako, terutama beras, akan dikenakan PPN.
Belum lagi di sektor pendidikan, di tengah rendahnya kualitas pendidikan dalam negeri, pemerintah seharusnya berterima kasih kepada organisasi seperti NU, Muhammadiyah, serta berbagai organisasi masyarakat yang telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan institusi pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Rencana PPN terhadap pendidikan pun dinilainya sama saja menegasikan peran NU, Muhammdiyah, dan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan.
"Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka, namun juga harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan sensitivitas terhadap kondisi rakyat," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pengamat: Duet Anies-Gibran pada Pilpres 2024 Masih Sebatas Fantasi
- Cak Imin akan Temui Airlangga, PKB Sulit Ajak Golkar Gabung Koalisi
- Konsolidasi di Jawa Timur, Ganjar Pranowo: Ini Provinsi yang Pertama
