- Pemprov Jatim Dorong Penguatan Halal Value Chain
- Dinilai Gudangnya Inovasi, SAKIP dan e-Planning Ala Surabaya Diadopsi Kabupaten Magetan
- 3 Tahun Pimpin Kediri, Bupati Mas Dhito Melejitkan Indeks Pembangunan Manusia
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul tak heran dengan ketidak singkronan pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil. Misalnya, pemerintah resmi meniadakan mudik lebaran tahun 2021 ini sementara tempat pariwisata dibuka.
"Kalau melihat, wisata dibuka mudik dilarang dan libur dikurangi inikan memang kontradiktif. Dan pemerintah itukan memang spesialis kontradiktif kalau soal pengambilan kebijakan di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kadang-kadang inkonsisten," kata Adib, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/3).
Terlebih, sambung Adib, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kerap blunder disetiap pengambilan kebijakan dimana salah satu contoh terdekatnya ialah saat mengeluarkan pernyataan memperbolehkan mudik tahun ini dan akhirya dibatalkan oleh Menko PMK Muhajir Effendy.
"Teori manajemen krisis disaat pandemi saat ini saya kira pemerintah masih gagap," ujar Adib menyayangkan.
Seharusnya, kebijakan pemerintah satu pintu atau ketika keputusan keluar dari atas maka seluruhnya mengikuti.
"Ini kebijakan A dianulir oleh Menteri B, nanti usulan bagus dari Provinsi namun dianulir oleh Kementrian. Saya kira ini meunjukan pemerintah inkonsisten," pungkas Adib.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Meriahnya Puncak Acara Festival Wisata Desa Jawa Timur 2024, Pj Gubernur Jatim Resmikan Zona KIP
- Lantik 59 Pejabat Kades, Bupati Jember Minta Maksimalkan Program Pemerintah
- Tata Kelola Kearsipan Pemkot Surabaya Raih Predikat “Sangat Memuaskan” dari ANRI
