Pemerintah diminta atidak berlebihan menanggapi mural Jokowi 404 Not Found terlebih aparat ingin memburu para pembuat mural.
- Pendeta Kristen BAMAG Banyuwangi Doakan Gus Ali Makki Jadi Bupati
- Menteri LHK Apresiasi Sinergitas Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Jombang
- Pengurus Baru Gerindra Jatim Didominasi Milenial, Sadad: Kami Optimis Menang Pemilu 2024
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah sependapat, pihaknya meminta agar pemerintah tidak perlu berlebihan. Sebab, satiran lewat mural bukanlah tindakan kriminal yang berbahaya.
"Merespons secara represif pada konten mural rasanya berlebihan, kritik sosial melalui seni mural bukan hal baru, dan selama ini tidak menjadi persoalan,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/8).
Menurutnya, baik presiden maupun bawahannya harus lebih bijaksana dalam menghadapi kritikan dari masyarakat.
"Presiden Jokowi saya kira perlu lebih bijaksana dalam merespons kritik, meskipun mungkin Jokowi tidak tahu-menahu. Setidaknya ia dapat perintahkan kepolisian untuk tidak terlalu sensitif, terutama pada soal remeh semacam itu,” katanya.
Dedi menambahkan, terlalu klasik jika menilai adanya mural kritikan terhadap Presiden Joko Widodo dianggap sebagai sebuah kebebasan berpendapat.
“Berpendapat itu sudah hak dasar yang seharusnya tidak diganggu selama kita masih menganut sistem politik demokrasi,” imbuhnya.
Yang harus dilakukan pemerintah, kata Dedi, harus mampu menjamin ketertiban masyarakat dengan tidak mendikte masyarakat.
"Justru yang perlu ditekankan adalah soal kewajiban negara menjamin ketentraman warganya, salah satunya dengan tidak mendikte kegiatan warga negara sesuai kemauan penguasa, selama itu bukan tindakan makar,” tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Survei Poltracking: Puan Cawapres Nomor Tujuh, Jauh di Bawah Erick dan AHY
- Keliling Sapa Warga Jember, Gus Fawait Janji Bantu Petani Dan Pengrajin Alsintan
- Prof. Ikrar Sebut Ideologi Marhaenisme yang Menjadikan PDI Perjuangan Survive