Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kota (Pemkot) Madiun pada 2024 meningkat dari tahun sebelumnya. Meski meningkat namun peringkatnya turun.
- Atasi Bau Air Sungai, Pemkot Madiun Siapkan Solusi IPAL Portabel
- Honorer di Madiun Tetap Digaji Sambil Menunggu Pengangkatan Sampai 1 Maret 2026
- Pemkot Madiun Bantah Serobot Tanah Warga, BPN Terkesan Ambigu
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris daerah kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto. Saat evaluasi dengan Ombudsman pada Selasa (4/2) kemarin di gedung GCIO.
Hasil identifikasi, penurunan peringkat tersebut karena dampak dari daerah lain yang juga gencar meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kami melihat bahwa kabupaten atau kota lain berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus berbenah agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkap Sekkota Madiun Soeko Dwi Handiarto tulis Pemkot Madiun melalui akun instagram @pemkotmadiun_ dikutip pada, Rabu (5/2).
Hasil evaluasi dengan Ombudsman Pemkot setempat berharap mempunyai gambaran pengelolaan dan pengaduan pelayanan publik secara garis besar.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Atasi Bau Air Sungai, Pemkot Madiun Siapkan Solusi IPAL Portabel
- Honorer di Madiun Tetap Digaji Sambil Menunggu Pengangkatan Sampai 1 Maret 2026
- Pemkot Madiun Bantah Serobot Tanah Warga, BPN Terkesan Ambigu
