Pasca Rusuh 21-22 Mei- Gubernur DKI Muncul Di Saat Negara Tak Hadir

Negara tidak hadir dan bertanggungjawab atas kerusuhan 21-22 Mei yang merenggut delapan korban jiwa dan lebih dari 700 warga luka-luka, saat aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 di depan Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.


Haris menyebut, hanya dalam beberapa jam pasca peristiwa, yang dimulai pada 21 Mei 2019 malam hari, ia mendapati ada 6 orang meninggal dunia.

"Di beberapa jam pasca peristiwa, sampai pagi hari itu, kita coba kumpulkan data itu dari lapangan sama dari media, kita dapat enam, yang kita bisa konfirmasi namanya ada lima," kata Haris.

Haris menerangkan, ada dua korban yang menjadi perhatiannya. "Yang satu kita agak lebih mendekat ke fakta, satu lagi kita dihubungi oleh keluarga korban, Alvero itu ya," ujarnya.

"Lalu kita coba dalami soal Reyhan, dia di bawah umur, lagi nongkrong sama teman-temannya tiba-tiba ditembak, meninggal."

Haris kemudian mempertanyakan peran negara dalam menyikapi kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei lalu.

"Dari sisi yang muncul ambil inisiatif jutru malah gubernur DKI," ungkap Haris.

Memang, terang Haris, dari awal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah menyatakan, akan menanggung biaya yang terjadi selama aksi 21-22 Mei itu.

"Bahkan malam sebelum peristiwa terjadi, waktu demo, sudah ada announce bahwa pemerintah DKI akan tanggung semua biaya," cetus Haris.

Menurut Haris, hal ini berbanding terbalik dengan negara.

"Komnas HAM nggak keluarin datanya sampai hari ini, Parameter Indonesia nggak keluarin datanya, jadi memang kayaknya problem kita selain adanya banyak kekerasan, peristiwa, juga ada ketidakhadiran negara bertanggung jawab untuk melihat masalah ini atau menyediakan informasinya itu bagaimana, kita nggak tahu," pungkasnya.[aji

ikuti terus update berita rmoljatim di google news