Tidak sedikit rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia belum dibayar oleh pemerintah hingga saat ini. Bahkan, sejak tahun 2020 lalu.
- SBY: Kita Sambut Dengan Baik Mbak Puan dan Pak Prabowo
- Teguh Santosa: Rachma Tokoh Reunifikasi Korea, Ucapan Duka Mengalir Dari Berbagai Negara
- Novel Baswedan Dkk Disarankan Maju Jadi Caleg Setelah Diberhentikan Dengan Hormat
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Polemik Trijaya bertajuk "Suara Nakes Untuk Indonesia" pada Sabtu (21/8).
Dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Slamet tidak menjelaskan secara spesifik rumah sakit mana saja yang menerima pasien Covid-19 dan disebut belum dibayar oleh negara.
"Sampai dangan hari ini kan banyak rumah sakit yang belum dibayar, termasuk tahun 2020," ujar Slamet.
Slamet sebelumnya mengurai bahwa upaya untuk menangani pandemi Covid-19 harus menggunakan setidaknya tiga pendekatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif, di mana ketiganya, harus berjalan beriringan.
Promotif, dijelaskan Slamet adalah sosialisasi sampai masyarakat terbawah agar tahu bahwa Covid-19 berbahaya, sehingga tidak mempercayai hoax yang beredar.
"Nah itu kan belum maksimal. Dan preventifnya (adalah) vaksin. Nah, kuratifnya mencegah orang sakit menjadi meninggal atau cacat," imbuhnya mengurai.
Dalam pelaksanaannya Slamet memaparkan cara-cara agar ketiga langkah penanganan Covid-19 tersbeut bisa berjalan efektif. Yaitu di antaranya harus ada SDM yang cukup, logistik kesehatan obat, oksigen, bed, hingga laat kesehatan pendukung lainnya.
"Itu harus cukup. Lalu pembiayaannya juga harus cukup. Sampai dangan hari ini kan banyak rumah sakit yang belum dibayar, termasuk tahun 2020," sambungnya.
Meski begitu, Slamet menyatakan itikad baik dari Kepala Negara sudah sangat baik dalam hal penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Hanya saja, implementasinya di lapangan masih tidak solid alias cenderung berjalan masing-masing.
"Jadi, upaya Presiden Jokowi dengan amat baik diterjemahkan tidak sesuai," tuturnya.
Salah satu ketidaksesuaian pelaksanaan instruksi presiden yang disinggung Slamet adalah kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang lebih memilih fokus kepada vaksinasi tanpa menekan potensi kematian akibat Covid-19, yang sampai hari ini masih berada di atas 1.000 setiap harinya.
"Ayo kita kejar vaksin ayo kira kejar kematian. Jangan ayo kejar vaksin, kematian biarin ajalah," demikian Slamet.
Selain Slamet, turut hadir dalam acara tersebut yakni Ketum PPNI Harif Fadilah, Ketum PB IBI Emi Nurjasmi, Ketua IAKMI Ede S. Darmawan, Ketum DPP PATELKI Atna Permana, dan Ketum KoMPAK Dedi Supratman. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Di Hadapan Ribuan Jamaah Sholawat, Gibran Dinobatkan Sebagai Warga Kehormatan LSN
- Ketegangan Megawati dan Luhut Menjadi Penghambat Jokowi Tunjuk Menteri dari Kalangan Profesional
- Pesimis Kinerja Bawaslu Kota Madiun, LSM WKR Hadiahi Pisang Mentah dan Karbit Sebagai Pesan Moral
