Partai politik yang sebelumnya berstatus oposisi pemerintah berpeluang untuk duduk dan bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi-Maruf periode 2019-2024, dalam artaian posisi menteri.
- Amandemen UUD 1945, Mardani: Apa Target dan Tujuannya
- Tembus Lebih dari Enam Ribu, Angka Kesembuhan Covid-19 di Surabaya Terus Meningkat
- Gerindra-Golkar Bertemu, Jajaki Peluang Usung Bayu Airlangga di Pilwali Surabaya
"Kalau misalnya semangat yang di bawa adalah rekonsiliasi itu adalah pihak-pihak yang di luar kubu 01, tentu jelas ada peluang (parpol oposisi bergabung). Kalau kita lihat di lapangan kan juga ada interaksi yang sudah terbuka, Jokowi sendiri menyampaikan membuka diri kerja sama dengan siapapun," ujar Nyarwi dilansir Kantor Berita RMOL, Selasa (2/7).
Menurut Nyarwi, pernyataan Jokowi tak lebih pada ajakan kepada orang di luar Tim Kampanye Nasional (TKN) 01. Atau dengan kata lain partai politik pengusung Prabowo-Sandi.
"Itu artinya membuka peluang kemungkinan untuk pihak-pihak seperti Demokrat, PAN, bahkan rumornya Gerindra juga akan gabung," jelasnya.
Namun demikian, peluang tersebut akan disaring di internal Jokowi beserta elite politik pendukungnya yang jumlahnya juga diketahui tak sedikit.
"Soal seperti apa pilihan-pilihan itu ya tergantung kepada presiden. Kedua, ketua umum partai pengusung presiden itu sendiri, dan juga fungsionaris yang ada di lingkaran presiden akan memberikan pertimbangan," tandasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Permudah Tangani Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Luncurkan Aplikasi SiGapLapor
- Ini Kriteria Capres yang akan Diusung PDIP
- Rencana Pemerintah Ekspor Listrik ke Singapura Tidak Relevan dengan Konsep Ketahanan Energi Nasional
