Tujuan dari perombakan kabinet yang digelar dalam waktu dekat bukan untuk agenda perbaikan sosial ekonomi rakyat, tapi sebatas bertujuan untuk "mengamankan" kekuasaan menjelang Pilpres 2024 maupun proyek pembangunan ibukota negara.
- Apakah Jokowi Berani 'Buang' Semua Menteri Asal PDIP dan Nasdem?
- Bertemu Jokowi di Istana, Surya Paloh Tak Bahas Reshuffle
- Presiden Jokowi Pastikan Segera Reshuffle Kabinet!
Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang melihat urgensi kebutuhan reshuffle kabinet hanya untuk mengakomodir anggota baru koalisi untuk mengamankan keputusan strategis di parlemen.
"Selain itu adalah bertepatan dengan pergantian Panglima TNI, sehingga bisa dipastikan urgensi reshuffle disisa periode waktu Jokowi adalah lebih kepada posisi kekuasaan terhadap akan bergulirnya tahapan pemilu awal tahun depan," ujar Satyo dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/10).
Satyo menilai, reshuffle nantinya bisa dipastikan bukan bertujuan untuk agenda perubahan perbaikan sosial ekonomi rakyat, tapi lebih direncanakan untuk memuluskan agenda suksesi kekuasaan.
"Dan mengamankan program strategis pemerintahan Jokowi yang salah satunya adalah pemindahan Ibukota Negara baru yang proses akan melalui UU IKN yang kini masih dalam RUU," kata Satyo.
Selain itu, menteri yang berasal dari kalangan partai politik maupun profesional bukan menjadi parameter rekrutmen. Karena, kepercayaan masyarakat kepada kader partai politik atau bukan, akan menganggap hasilnya akan sama saja.
"Masyarakat hari ini sudah sangat pesimis akan ada perbaikan ekonomi dan keadilan substansial dalam hukum dan perekonomian di sisa waktu 3 tahunan ini," pungkas Satyo. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
