Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno yang akan merombak direksi lima perusahaan BUMN jelang pergantian menteri kabinet kerja, dinilai tidak etis dan akan membebani Menteri BUMN periode 2019-2024.
- Ribuan Relawan Gus Ipul Sidoarjo Deklarasi Kawal Kemenangan Tebal Khofifah-Emil
- Diterpa Isu Miring, Pengamat: Kebijakan Panglima dan Dudung Sepertinya Tidak Sejalan
- Pengunggah Video Hoax Panglima TNI Dukung Anies Sudah Terdeteksi Keberadaannya
Piter khawatir jika perombakan tetap dilakukan di periode berikutnya, jajaran ini tak sejalan dengan visi misi menteri baru. Sebab belum ada jaminan Rini Soemarno akan kembali menduduki posisi menteri BUMN.
"Kalau tidak sesuai, ini akan sulit,†tambahnya.
Menurutnya, dalam masa transisi ini bukan waktu yang tepat untuk mengganti susunan direksi lima perusahaan BUMN. Terlebih periode kerja menteri kabinet Jokowi di periode 2014-2019 tinggal menghitung bulan.
"Tidak ada alasan mendesak untuk mengganti direksi BUMN. Jangan merusak tatanan tata kelola yanga sudah ada," tandasnya.
Selain itu, keputusan tersebut jelas-jelas melanggar instruksi Presiden Joko Widodo agar jajaran kabinet tidak mengambil keputusan strategis sampai pembentukan kabinet baru di bulan Oktober.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Resmi Dibuka, Gubernur Khofifah Hadiri Muswil Ke IX PPP Jatim
- Forum Bappeda APEKSI Bahas Data Tunggal: Jembatan Pusat dan Daerah untuk Indonesia Emas
- Sampaikan Orasi di Kampanye Akbar, Khofifah Ajak Warga Jatim Menangkan Demokrat dan Prabowo-Gibran
