Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kuwalahan menghadapi partai politik. Hak prerogatif presiden dalam memilih menteri untuk Kabinet Kerja Jilid II akan terombang-ambing. Sehingga Jokowi akan kesulitan menentukan pembantu sesuai hati nuraninya.
- Dukungan Menguat, Gerindra Jatim Optimis Prabowo Menang Telak Di Pilpres 2024
- Rizal Ramli Siap Kuliti Logika Hakim MK yang Menolak Gugatan Preshold 0 Persen
- Luhut Panjaitan Dikabarkan Sakit Keras, Ini Respon Jubir
"Ya dugaan saya dari partai banyak. Pertama Pak Jokowi bukan ketua partai, itu juga salah satu pengaruh, jadi agak kesulitan di situ," ucap Nyarwi Ahmad dilansir Kantor Berita RMOL, Rabu (17/7).
Nyarwi menambahkan, hak prerogatif Jokowi sebagai presiden akan berbenturan dengan "hak†para ketum parpol yang telah berkeringat selama Pilpres.
Tekanan dan kompromi politik, sambungnya, memang merupakan hal yang lumrah dalam dunia poltik tanah air. Kadangkala para politisi tidak bisa menghindari tekanan dan kemudian terjadi sebuah kompromi sebagai jalan tengah.
"Yang dikhawatirkan kalau kompromi-kompromi itu kemudian menghasilkan kabinet yang tidak punya kinerja yang sebagai yang diharapkan Pak Jokowi atau bahkan tidak punya kompetensi," tuturnya.
Dengan demikian, Nyarwi berharap Jokowi menggunakan hak prerogatifnya sebaik mungkin supaya dapat tercapai keinginan masyarakat.
"Jadi presiden harus lebih percaya diri,†pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sebar Hoax, Cerminan Novel Baswedan Sering Berbohong Selama Bekerja di KPK
- Surati Jokowi, Serikat Karyawan Angkasa Pura II Protes Aturan Tes PCR
- Pasca Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, Gatot Nurmantyo Desak Rehabilitasi Nama dan Kehormatan Syahganda Dkk
