Rencana perusahaan obat milik pemerintah PT Kimia Farma yang bakal mematok harga vaksin gotong royong menuai kritik pedas oleh sejumlah kalangan masyarakat.
- Berkat Jasanya, Nakes Honorer Sepatutnya Diangkat Jadi ASN
- Prabowo Jangan Terbebani Kasus Dugaan Korupsi CSR BI, Ini Saran Pengamat
- Kembali Unggul di Debat Kedua Pilkada Banyuwangi, Pengamat: Program Kerja Ipuk-Mujiono Lebih Nyata
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid menegaskan, pemerintah tidak boleh melakukan komersialisasi vaksin kepada rakyat.
Kata pria yang karib disapa Cak Udin ini, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintah menggratiskan vaksin untuk rakyat.
Atas dasar itu, Cak Udin menegaskan vaksin Covid-19 gratis dan tidak boleh dikomersialkan.
"Vaksin gratis gak boleh dikomersialkan,” teras Hasanuddin, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).
Pihaknya menambahkan, pemerintah seharusnya menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi Covid-19, bukan malah berencana mengomersialisasi vaksin.
"Vaksin sebagai salah satu peluang untuk selamatkan nyawa orang harusnya menjadi vital interest negara. Konsekuensinya gratis untuk rakyat,” tandasnya.
Sebanyak delapan klinik Kimia Farma menyediakan layanan vaksinasi individu di enam kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Solo, dan Gianyar.
Tarifnya, ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis. Artinya, setiap masyarakat yang ingin melakukan vaksin individu harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 879.140 untuk menyelesaikan tahapan vaksinasinya.
Biaya tersebut terdiri dari harga vaksin Rp 643.320 untuk dua dosis dan tarif vaksinasi Rp 235.820 untuk dua kali penyuntikan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Eri Cahyadi Dipastikan Daftar Cawali Surabaya Lewat DPP
- Dengarkan Harapan Musisi, Menko Airlangga Janji Cari Solusi Terbaik
- Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza Perbaiki Jalan Rusak di Probolinggo
