Pemprov Jatim belum mempunyai langkah konkrit yang diambil dan cenderung menggantungkan semuanya pada Pemerintah Pusat dalam penanganan kasus Covid-19, terutama Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
- Hasil Perhitungan Indikator PPKM Darurat Berbasis Wilayah, Seluruh Kelurahan di Surabaya Berstatus Zona Hijau
- Pemerintah Jangan Terburu-buru Buka Pintu untuk Wisatawan Asing
- PPKM Darurat, Polisi Bubarkan Turnamen Pertandingan Bola Kasti Tanpa Prokes
Hal ini dikatakan Deni Wicaksono selaku Anggota DPRD Jawa Timur dalam diskusi yang digelar GMNI Komisariat Besar (Kombes) Airlangga bertajuk “PPKM Darurat: Bagaimana Kabar Jawa Timur?” dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (19/7).
Menurut Deni, selain pemerintah masih sangat kekurangan tenaga medis, juga terdapat kesimpangsiuran data yang justru membuat masyarakat bingung. Ia menyampaikan bahwa dirinya sempat melontarkan kritik keras terhadap Gubernur Jawa Timur karena belum menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menangani pandemi.
"Penyerapan anggaran yang dialokasikan dari APBD masih sebesar 30%, jumlah ini tentunya masih jauh dari yang seharusnya jika melihat kondisi pandemi saat ini yang sangat mengkhawatirkan. Kesalahan-kesalahan tentang distribusi bantuan sosial (bansos) yang belum tepat sasaran juga menjadi evaluasi, bahwa penerima bansos ini benar-benar perlu pemetaan yang jelas, kalau perlu Pemprov jemput bola untuk penanganan ini," tegasnya.
Selain itu, kurangnya persiapan dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 membuat dampak yang luar biasa, salah satunya adalah rumah sakit saat ini sudah tidak mampu menampung pasien Covid-19.
"Semua kebijakan yang diambil oleh Pemprov mengesankan keputusan yang diambil secara reaksioner," tandasnya.
Ia melihat, kesalahan paling utama ialah rumah sakit tidak menyediakan ruangan khusus untuk para pasien Covid-19, karena pemerintah gegabah ketika tren Covid-19 mulai menurun.
Oleh karenanya, sejak jauh-jauh hari Deni dalam rapat kerja bersama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur menyampaikan bahwa Jawa Timur perlu sarana kesehatan dan tenaga medis tambahan untuk mengatasi pandemi.
Hingga kemarin sejak diskusi dilaksanakan, tambah Deni, Jawa Timur menyumbang angka kematian tenaga medis paling tinggi.
Selain kritik, Deni menyampaikan apresiasinya untuk Pemprov Jatim karena dalam beberapa hari terakhir telah menghadirkan tempat untuk pengisian oksigen.
"Meskipun terlambat, kebijakan ini bisa dikatakan cukup tepat untuk diambil," urainya.
Deni mengapresiasi angka vaksinasi di Jawa Timur, meskipun belum maksimal, dapat dikatakan cukup tinggi jika dibanding dengan provinsi-provinisi lain.
"Namun, perihal vaksinasi masih perlu terus digenjot untuk mencapai herd imunity," imbuhnya.
Selama PPKM Darurat, Deni mengakui bahwa penurunan mobilitas masyarakat jauh berkurang ketimbang sebelumnya, namun yang perlu ditinjau lebih jauh, apakah pelaksanaan PPKM Darurat dan menurunnya mobilitas masyarakat ini linier dengan menurunnya kasus Covid-19.
"Adanya PPKM Darurat juga membuat ekonomi masyarakat terdampak. Utamanya pada sektor-sektor non-esensial, seperti UMKM, penurunan pemasukan keuangan menjadi dampak yang begitu jelas," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hasil Perhitungan Indikator PPKM Darurat Berbasis Wilayah, Seluruh Kelurahan di Surabaya Berstatus Zona Hijau
- Pemerintah Jangan Terburu-buru Buka Pintu untuk Wisatawan Asing
- PPKM Darurat, Polisi Bubarkan Turnamen Pertandingan Bola Kasti Tanpa Prokes
