Reuni akbar Persaudaraan Alumni 212 di Monumen Nasional pada 2 Desember tidak perlu dinarasikan dengan kegiatan politik. Pasalnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kebebasan berkumpul.
- Perdagangan Pakaian Bekas Diberangus, Pemerintah Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat Kecil
- Akhiri Polemik JIS, Jangan Sampai Indonesia Gagal Jadi Tuan Rumah Lagi Gara-gara Rumput
- Resmi Jadi Adik Ipar Jokowi, Harta Kekayaan Anwar Usman Naik Rp 26,4 M Selama 2 Tahun
Sebaliknya, saat ini pemerintah harus mendukung hak-hak rakyat sejauh tidak melanggar konstitusi. Termasuk hak menyatakan pendapat di tempat umum.
"Belajar dari pengalaman selama ini gelombang akbar umat muslim selalu mengusung gerakan damai dan mengutamakan kepentingan bangsa di samping kesucian Islam," jelasnya.
Lebih lanjut, gerakan yang dimotori ulama dan sejumlah hababib tersebut harus diarahkan menjadi lebih damai dan mencerminkan kebangsaan.
"Pemerintah harus bersyukur atas adanya inisiasi tersebut. Kita semua ingat gelombang Aksi 212 jadi perhatian dunia dan bangga terhadap gerakan damai tersebut," demikian Panji yang juga direktur eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI).[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rocky Gerung: Golkar Lebih Dekat dengan Jokowi, Nasdem Dapat Sindiran
- Utang Membengkak, Pemerintah Diminta Tidak Mencla-mencle Kelola Uang Negara
- Brigjen Endar Kembali ke KPK, Ada Cawe-cawe Presiden Jokowi
