Menteri BUMN Rini Soemarno sepertinya sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perompakan direksi empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk merombak total jajaran direksi Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI) pada Senin (2/9).
- Ngantor di Kelurahan Pegirian, Wali Kota Eri Terima Banyak Keluhan Warga
- Silaturahim AHY dan Airlangga Hartarto, Demokrat Jombang: Wujud Keadaban Berpolitik
- Sering Dipandang Sebagai Ban Serep, Koalisi Perubahan Ingin Peran Wapres Dimaksimalkan
"Bisa juga sudah mendapat persetujuan Jokowi. Karena tak mungkin Rini melakulan perombakan direksi BUMN tanpa sepengetahuan presiden," ungkap pengamat politik Ujang Komarudin dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/9).
Perombakan jajaran direksi empat bank BUMN itu yang dilakukan sesuai jadwal, yang digelar sejak (28/8) dimulai dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), disusul berikutnya Bank BTN pada (29/8) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada Jumat lalu (30/8) dan hari ini, Senin (2/9) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI).
Ujang menegaskan, Rini merupakan menteri sebagai pembantu presiden, yang tentunya Rini berkomunikasikan terlebih dahulu setiap kebijakan yang akan dilakukannya.
Adapun Rini harus melakukan kebijakan tersebut yang dipersiapkan sejak lama, namun Presiden Jokowi terlanjur membuat aturan larangan tersebut.
"Menteri kan pembantu presiden, pasti menteri Rini lapor ke presiden. Ya mungkin saja Rini diminta untuk pasang badan sendiri terkait kebijakannya tersebut. Karena Jokowi sudah terlanjur membuat larangan menteri untuk membuat kebijakan yang strategis," sambung dia.
Namun meskipun begitu, lanjut Ujang, seharusnya Rini patuh terhadap segala perintah presiden. Sehingga jika kebijakan perombakan tersebut merupakan dari keinginan sendiri tidak bisa dibenarkan.
"Jika melakukan kebijakan tersebut atas hasrat dan keinginan sendiri tentu itu tidak dibenarkan. Karena bagiamanpun menteri itu harus loyal pada presiden. Harus taat dan patuh pada presiden. Tak boleh menteri jalan sendiri-sendiri," tegas dia.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- MK Diminta Kabulkan Kolom Kotak Kosong di Kertas Suara Pilkada Serentak 2024
- Nasdem Ingatkan Pemerintah Taat Asas saat Menunjuk Pj Kepala Daerah
- Siapa Lebih Layak Menggunakan Trah Soekarno, Mega atau Guntur?
