- Koperasi Top Down Salah Konsep
- Kopdes dan Potensi Makelar Proyek
- Sesat Pikir Koperasi Desa
UNTUK menggambarkan praktik model sistem pemerintahan dan sistem berbangsa serta bernegara kita hari ini terus terang cukup sulit untuk dicarikan padanan teorinya. Bangsa ini seperti sedang berada di dalam situasi ketiadaan, quo vadis, entah kemana akan arah perginya, tak jelas.
Kita seperti masyarakat tak berpetunjuk untuk bergerak mengarah pada satu tujuan. Impian menjadi bangsa yang adil dan makmur bahkan seperti telah sirna ditelan Sang Kala. Sehingga Ibu Pertiwi pun dalam posisi terlunta, unguarded, tak terjaga. Menjadi begitu mudah diperkosa dan dirampok oleh para pencoleng.
Untuk disebut sebagai negara kapitalis pun, tentu tidak penuhi syarat. Sebab isi pengusahanya kebanyakan hanya makelar dan bukan sebagai inventor, penemu kemajuan teknologi pemberi energi produktif.
Pengusaha besar kita tidak dihidupi oleh semangat riset, bukan sebagai inovator dan kreator, tapi kesibukan hari-harinya hanya mengejar privilege kebijakan pemerintah. Waktunya habis sibuk kasak kusuk biayai calon calon pemimpin yang paling populer di musim Pemilu datang.
Pengusaha besarnya gantungkan hidup usahanya dari bisnis patrone-client alias kongkalikong dengan pejabat. Bagaimana caranya mencari cara untuk merampas fasilitas kebijakan demi dapatkan keuntungan sebesar besarnya melalui import produk, penggusuran, penyerobotan dan lain lainya.
Mentalnya seperti bangsa penumpang semata. Asik mengeruk tanpa tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan sama sekali. Mereka bahkan tak segan mengeruk untung di negara ini dan membawa hidup mewahnya di negara lain.
Putaran ekonomi bersirkulasi di atas saja. Mantra "trickle down effect" dari pertumbuhan ekonomi kapitalis pun tidak juga terjadi. Tetesan ke bawah itu tidak kunjung datang. Ini tergambarkan dari akumulasi kekayaan 4 keluarga konglomerat yang kekayaannya sama dengan kekayaan 100 juta dari rakyat Indonesia yang paling melarat.
Justru yang terjadi adalah "trickle up economy". Ekonomi menopang ke atas. Masyarakat kecil dan lemah menjadi penopang marjin kebahagiaan mereka yang rela hidup dengan bayaran gaji rendah, makan murah kelas Warteg di emperan gedung tempat mereka bekerja. Hidup kapitalisnya dari penyedotan marjin harga harga rendah dari para petani, nelayan, petambak, peternak, perajin, dan pedagang kelas gurem yang mengisi 99 lebih pelaku usaha kita dengan berjualan gorengan di pinggir jalan.
Mau dikatakan sebagai penganut negara kesejahteraan, welfare state, juga hidup rakyat banyak terlalu banyak yang menderita. Para konglomeratnya selalu berusaha untuk mendapatkan fasilitas bebas pajak, tax holiday dan sebisa bisanya lakukan tax avoid, alias penghindaran pajak. Mereka paling sibuk untuk mendapat jatah pertama dana talangan ketika krisis ekonomi terjadi.
Perut lapar rakyat banyak hanya dimoderasi dengan diisi sistem raskin, beras tak bergizi untuk si miskin. Bahkan kemiskinan seperti dilanggengkan untuk tetap terus dapat mudah langgengkan kekuasaan dan kongkalikong. Politik gentong babi, alias pork barrel jadi andalan langgengkan kekuasaan.
Dikatakan sebagai pemerintahan fasis tentu langsung ramai ramai dibantah karena rakyatnya dianggap masih bangga dengan hasil Pemilu. Dikatakan sebagai negara sosialis demokratik juga tidak menunjukkan program fundamental yang berikan kesejahteraan rakyat dan libatkan partisipasi rakyat. Apalagi dikatakan sebagai negara Pancasila, sifat gotong royongnya sudah habis dikorupsi elite semua.
Perdebatan intelektuil di masyarakat juga tidak muncul. Kampus sebagai ladang akademia, dan yang memungkinkan untuk suarakan kebenaran justru menjadi reprodusen manusia setengah robot yang rela gadaikan intelektualitasnya. Kampus jadi perpanjang siklus pengkhianatan.
Partai politik tidak lagi diisi dengan perdebatan ideologis untuk warga negara belajar mengambil tanggung jawab kewargaan. Tapi secara brutal dijadikan rumah persemaian artis yang bertujuan untuk mendulang suara semata. Sementara perangkat negara menjadi berfungsi hanya sebagai pengaman kepentingan penguasa dan bukan untuk lindungi jelata yang lemah.
Sosial media didominasi soal perdebatan pembelaan terhadap orang dengan pengaruh faktor like dan dislike semata. Semua dituntun gerak rekayasa algoritma yang dibanjiri gimmick belaka.
Tradisi yang masih tersisa adalah tradisi bancaan. Tapi bukan bancaan makanan dan minuman untuk rayakan kebahagiaan bersama seluruh rakyat Indonesia, melainkan bacaan negara dan seluruhnya isinya oleh elite saja. Dari bancaan timah, hingga bacaan pertamax oplosan dengan nilai kuadriliunan.
*Penulis adalah Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Koperasi Top Down Salah Konsep
- Kopdes dan Potensi Makelar Proyek
- Sesat Pikir Koperasi Desa
