Presiden Joko Widodo dan Bapanas-Bulog dinilai gagal mewujudkan cita-cita ketahanan pangan nasional. Bukti kegagalan itu adalah terbongkarnya skandal demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
- Pasca Putusan MK, Polres Jember Siaga 24 Jam Jaga Gudang Logistik Pemilu 2024
- Kapolri: Jadikan Hari Bhayangkara Momentum Merawat Bingkai Persatuan
- Survei PolMark Soal Capres Tertinggi: Ganjar, Prabowo, dan Anies
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendry Saragih mengatajan, sejak mencuatnya skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar mendadak harga beras menjadi mahal dan nilai impor naik hingga mencapai 6 juta ton di tahun 2024.
"Saya katakan pemerintah Jokowi gagal. Sejak awal bilang mau stop impor beras, kenapa sekarang di akhir masa jabatannya, tahun ini (impor beras) mencapai 6 juta ton," kata Hendry dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/8).
Hendry memandang, pasca mencuatnya skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar maka impor beras sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan.
"Ya kalau kita, yang pasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor inikan panjang," tuturnya.
Hendry menambahkan, daripada terus melakukan impor beras, sebaiknya pemerintah dapat fokus melakukan penyerapan gabah petani. Impor beras, lanjut dia, amat sangat merugikan petani Indonesia.
"Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baik petani maupun devisa negara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dihapusnya Kuota Impor Jangan Sampai Mengganggu Beras Petani Lokal
- Skemanya Cenderung Jadi Ladang Cari Keuntungan Ilegal, KPK Wajib Selidiki Skandal Demurrage Impor Beras Rp 294 M
- Penanganan Cepat KPK Selidiki Skandal Demurrage Impor Beras 294 M Secara Pengamanan Bukti, Akan Mempermudah Tetapkan Tersangka
