Anggota DPR RI mendapat kritikan publik karena meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota dewan yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
- Pemkot Surabaya Siapkan 2.815 Dosis Vaksin Meningitis untuk Calon Jamaah Haji 2025
- Kemenag Jatim Bahas Persiapan Haji dan Penyesuaian Kuota Lansia
- KPK Kawal Pelaksanaan Haji 2025 Sesuai Permintaan Prabowo
Kabar itu diluruskan panggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid. Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta maskapai plat merah itu untuk mengalokasikan sejumlah tempat duduk untuk para legislator.
"Persoalan jatah kursi bisnis, kami tidak pernah minta," kata Abdul Wachid dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/6).
Abdul Wahid menjelaskan bahwa ia mendapat amanat dari partainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan ibadah haji tahun ini.
"Kalau saya dapat tugas dari Partai sebagai pengawasan, betul," jelas Wachid.
Ia menjelaskan, pihaknya tidak secara terperinci mengurusi urusan soal fasilitas maupun akomodasi perjalanan ibadah haji. Sebab, penyediaan fasilitas bagi jemaah haji menjadi tanggungjawab pihak agen perjalanan.
"Persoalan pesawat hotel dan kemah di Arofah, komisi 8 menyerahkan kepada pihak travel yang ditunjuk oleh Sekjen DPR," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemkot Surabaya Siapkan 2.815 Dosis Vaksin Meningitis untuk Calon Jamaah Haji 2025
- DPR Sepakati Formulasi Baru Terkait Pembahasan UU
- Kemenag Jatim Bahas Persiapan Haji dan Penyesuaian Kuota Lansia
