Banyak petinggi partai pendukung sudah menawarkan kader-kader terbaik untuk dijadikan pembantu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Tak jarang ada juga saling klaim paling berkeringat sehingga berhak jatah lebih banyak.
- KSAL Laksamana Yudo Margono Figur Tepat Gantikan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI
- Eri Cahyadi Turun Tangan Bebaskan Ijazah Pelajar SMA yang Ditahan
- Melalui Mukerwil. PPP Sumut Deklarasikan Ganjar Pranowo Capres 2024
"Presiden kan dipilih oleh rakyat. Nah karena dipilih oleh rakyat, selama masa kampanye dia kan udah janji-janji, jadi itu (menteri) semua ditujukan untuk memenuhi keinginan kebutuhan aspirasi rakyat yang memilihnya secara spesifik maupun rakyat Indonesia secara umum," ujar Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad dilansir Kantor Berita RMOL, Rabu (17/7).
Jokowi, kata Nyarwi, memang berhak mempertimbangkan suara dari partai pendukung. Namun demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu tetap harus memilah-milah menteri yang terbaik untuk bisa menunaikan janji-janji politiknya pada saat kampanye.
"Nah itu yang perlu dikedepankan sebenarnya. Karena tujuan utamanya ada di sana," jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga harus bisa melihat karakter dari setiap partai pengusungnya setelah berkecimpung lima tahun di pemerintahan serta di dunia politik.
"Tentu saja dia bisa memilih, artinya presiden tidak harus mengikuti atau didikte dari para ketua umum partai itu loh," paparnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Cawawali Armuji Bareng Youtuber Andi Sugar Ajak Bangkitkan Kuliner Khas Surabaya
- Targetkan minimal 13 Kemenangan di Pilkada Serentak di Jatim, PDI Perjuangan Akan Meraihnya Dengan Cara Terhormat
- Putusan PN Jakpus Inkonstitusional, KPU Diminta Tetap Jalan Terus
