. Polisi memiliki kewajiban untuk menghadirkan keadaan yang kondusif di tengah masyarakat, terutama menjelang pesta demokrasi April nanti. Sebab, korps baju coklat itu merupakan institusi pemelihara keamanan.
- Moeldoko Pakai Jurus Nekat, Andi Arief Cs Khawatir Keselamatan SBY dan AHY
- Faisal Rachman: Kenaikan BBM akan Memicu Naiknya Inflasi
- Enam Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Din Syamsuddin: Bagus Juga Peradilan Digelar Dengan Menghadirkan Para Penembak
Jadi tidak ada kaitanya dengan motif politik. Kita wajib mengetahui dapil, juga daerah mana yang terkonsentarasi paslon A dan paslon B,†ucap Iqbal seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Hal ini, sambung mantan Kapolrestabes Surabaya itu sebagai bagian dari proses untuk menentukan rencana pengamanan.
Ini wajar, yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun,†tegas Iqbal.
Ia memberi contoh, ketika ada gelaran pemilhan kepala desa, anggota Polri melalui Babinkamtibmas sudah melakukan monitoring dominasi massa masing-masing kandidat. Sehingga, kata Iqbal, dengan data tersebut pihaknya bisa menentukan bagaimana skenario pengamanan yang tepat.
Soal netralitas Polri, tegas Iqbal, tidak perlu diragukan lagi. Hal itu ditunjukan dengan dikeluarkannya Surat Telegram (TR) Kapolri dan Divisi Profesi dan Pengamanan yang menekankan seluruh jajaran Korps Bhayangkara memegang teguh netralitasnya.
Artinya siapapun (anggota) yang tidak netral akan kami proses, ada mekanismenya. Kan sudah banyak yang sudah dibuktikan ada seorang wakapolda sudah (ditindak), kode etik bahkan ada yang dicopot,†ujar Iqbal.
Prinsipnya itu siapapun yang melalukan, pelanggaran terhadap netralitas akan kami proses dan ada mekanismenya,†pungkasnya. [jit]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Anies Dinilai Curi Start Kampanye, PDIP: Ini Menyangkut Etika Pemimpin
- Fariha Idris Apresiasi Perintah Jokowi Agar Permenaker 2/2022 Direvisi
- Ada Upaya Kudeta, Demokrat Ponorogo Pastikan Loyal Dan Tegak Lurus Terhadap Hasil Kongres
