Presiden Joko Widodo diprediksi tidak akan terlalu menuruti permintaan parpol pendukungnya yang menginginkan posisi menteri. Jokowi dipastikan akan lebih leluasa menentukan figur yang mengisi kabinetnya.
- Demokrat Dinilai Lebih Realistis Fokus ke Elektoral Ketimbang Ajukan AHY Sebagai Cawapres
- Deklarasi di Ponorogo, KIP-Prabowo: Kemenangan Harus Diartikan Strategi Kebudayaan
- Banyak Skandal Tidak Wajar Terungkap, Sri Mulyani Layak Dicopot
"Gak bisa lagi partai-partai itu leluasa. Jokowi sudah lebih punya power untuk menentukan pos-pos, kendali hampir penuh ada di Jokowi untuk menentukan siapa yang duduk di kabinetnya," kata Sekertaris Jenderal ProDem, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (15/8).
Namun kata Satyo, Presiden Jokowi tetap akan menawarkan kursi menteri kepada para partai pendukungnya di Pilpres 2019.
"Cuma mungkin mereka (parpol pendukung) enggak punya keleluasaan lagi sesuai keinginannya seperti periode pertama," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi telah memastikan posisi Jaksa Agung pada periode kedua pemerintahannya tidak akan diisi oleh kader partai politik.
Hal itu sekaligus menjawab polemik soal posisi Jaksa Agung apakah akan diisi oleh profesional ataupun kader dari parpol.
"Pasti bukan dari parpol," ujar Jokowi saat pertemuan dengan pemimpin Redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8).[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- AHY Telah Memaafkan tapi Tidak Melupakan
- Terkait Pernyataan Arief Poyuono, Pengamat Sebut Bisa Mengganggu NKRI
- Jika Duet, Pendukung Anies-Puan Tidak Bisa Campur
