AJI

Teror terhadap jurnalis mengalami peningkatan di tahun politik. Teror ini bukan hanya berupa ancaman namun juga mengarahkan ke kekerasan fisik.

Sebuah pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan media milik Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) dikenalkan dalam pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Pers bersama Konstituennya pada Kamis (6/4).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jember, menilai pasal 40 Ayat 1 berpotensi menimbulkan Diskriminasi terhadap masyarakat tertentu. Demikian disampaikan juru bicara AJI Jember, Andi Saputra saat menanggapi uji publik draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibumtram Linmas), di Ruang Banmus, DPRD Jember, Senin siang.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember mengajak semua pihak untuk tidak melayani permintaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang datang dari pihak-pihak yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan atau perusahaan media, Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/ 2022 M. 

Kasus kekerasan yang dialami wartawan Tempo Nurhadi telah merendahkan marwah jurnalis yang notabene dilindungi undang-undang dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. 

Empat rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 pada rapat paripurna, Kamis (30/9/2021). Dua di antaranya adalah RUU KUHP dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Intimidasi terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini dialami jurnalis Lampung Post, Ahmad Sobirin yang diduga diintimidasi oknum polisi usai meliput pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) di Tulangbawang Barat. 

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, mengatakan bahwa tidak sedikit kalangan wartawan yang terjerat UU ITE hanya karena mengabarkan informasi melalui berita.