APBD 2024

SKPD itu adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur mengajukan anggaran yang besar saat terjadi penurunan pendapatan asli daerah dan defisit anggaran Pemprov Jatim. Dalam catatan rincian nota keuangan Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan APBD 2025 disebutkan Belanja BPKAD nilainya mencapai Rp 5.246.687.959.000 baca 5 triliun 2 46 miliar 6 87 juta 959 ribu rupiah lebih. Tidak jelas rincian anggaran tersebut akan diperuntukkan untuk apa saja.

DPRD Kota Malang menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (29/11).

DPRD dan Pemprov Jatim mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R – APBD) 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Peningkatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 mendapatkan tanggapan positif dari Fraksi Golkar DPRD Jatim. Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Muhammad Bin Mu'afi Zaini saat rapat paripurna di kantor DPRD Jatim pada Selasa (24/10/2023).

Peningkatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 mendapatkan tanggapan positif dari Fraksi Golkar DPRD Jatim. Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Muhammad Bin Mu'afi Zaini saat rapat paripurna di kantor DPRD Jatim pada Selasa (24/10/2023).