"Bawaslu

Tindakan politik uang pada masa sosialisasi, diakui oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sulit ditindak. Sebabnya, ada keterbatasan regulasi teknis yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tahap awal dari proses seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yaitu pembentukan tim seleksi (Timsel) di 29 provinsi dipertanyakan. Pasalnya, muncul ketidakterbukaan dalam penetapan orang-orang yang menjadi anggota timsel.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal mendalami seremonial deklarasi tiga partai politik (parpol) menjadi satu poros koalisi, yang diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang buka bersama (bukber) pada bulan suci ramadhan tahun 2023 ini, terkhusus untuk kementerian/lembaga pemerintah, ikut direspon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), di mana isinya memerintahkan mengulang tahapan verifikasi, dijadikan bahan tambahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Nasib Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 bakal diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa sore ini (21/3).

Gugatan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang kedua kalinya dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diyakini Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), bakal membawanya menjadi peserta Pemilu Serentak 2024.

Kegiatan sedekah di bulan Ramadhan tidak boleh dimanfaatkan untuk kampanye terselubung partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti hal itu agar ikut dipelototi bersama.

Sidang gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam rangka memprotes hasil verifikasi administrasi Parpol yang dikerjakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilanjut hari ini.

DKPP kembali akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara tertutup terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari pada Senin (13/3) pukul 10.00 WIB.

Kisruh penundaan pemilu melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dimana sebabnya tidak lolos verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024, turut dikomentari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto melaunching posko kawal hak pilih serta deklarasi pemilu damai dan berintegritas.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang dugaan dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik (parpol) untuk pemenangan pemilu akan menjadi materi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Bawaslu Provinsi Lampung mengidentifikasi 96 potensi lokasi khusus yang tersebar di 7 kabupaten/kota untuk pencegahan pelanggaran dan mitigasi kerawanan pada awal tahapan pemutakhiran daftar Pemilih.