BPK RI

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumumkan bahwa Kota Pahlawan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2024.

DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim segera menindaklanjuti sejumlah catatan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Batas waktu 60 hari harus menjadi prioritas agar seluruh rekomendasi dari BPK RI dapat dijawab melalui perbaikan tata kelola keuangan di Pemprov Jatim.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango membantah ada intervensi politik dalam pengusutan dugaan keterlibatan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dalam kasus dugaan suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester I tahun 2023, ditemukan sebanyak 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan bermasalah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta bantuan NCB Interpol untuk mencari keberadaan dan memantau pergerakan Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang di luar negeri.

Lima Restoran di Kota Malang diduga memakai mesin kasir ganda atau dua akun, sehingga aplikasi E-tax tidak dapat merekam seluruh transaksi penjualan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur.

Proses penyaringan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) segera memasuki tahap akhir. Komisi XI DPR RI telah menetapkan 14 nama yang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomitmen terus melakukan sinergi dengan Bupati dan walikota di Jatim guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menerima laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono.

Polri menggandeng sembilan lembaga negara sebagai pengawas eksternal untuk memantapkan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal ini juga sebagai target saat 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit.